Utang Petani Indramayu Hampir Rp 1,5 T, Dinas Pertanian Ambil Langkah

INDRAMAYU, KOMPAS.com – Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Muhammad Iqbal, menanggapi persoalan utang petani Kabupaten Indramayu yang mencapai hampir Rp 1,5 triliun.

Data tersebut, menurut Iqbal, dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

“Utang itu pun tidak hanya dimiliki petani saja, tetapi juga disumbang sektor lain yang berkaitan dengan pertanian seperti penggilingan padi, dan lain-lain,” ujar dia saat ditemui di Gedung DPRD Indramayu, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Utang Petani Indramayu di Bank Umum Hampir Rp 1,5 Triliun, Tim Neraca BPS: Masih Wajar

Di DPRD Indramayu, DKPP baru saja selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi II DPRD Indramayu. Salah satu hasil rapat adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian untuk menjamin petani bisa melunasi utang mereka di bank sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

DKPP berkomitmen terus menjaga produktivitas hasil panen petani dari Indramayu, sekaligus mempertahankan status Indramayu sebagai lumbung pangan nasional.

Pada 2024, produksi gabah kering panen (GKP) Indramayu tercatat mencapai 1,7 juta ton. Iqbal optimistis pada 2025 produktivitas petani bisa meningkat.

Baca juga: Mahasiswa Bongkar Utang Petani Indramayu Nyaris Rp 1,5 Triliun, DPRD Kaget

“Saat ini rata-rata panen petani itu 7 ton per hektare, kita upayakan bisa mencapai 7,3 atau 7,5 ton per hektare,” ujar dia.

Iqbal menambahkan, DKPP akan berupaya menjembatani petani agar sarana dan prasarana seperti irigasi yang dibutuhkan bisa tercukupi. Begitu pula penanganan hama, hingga bantuan penunjang lainnya seperti ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih.

“Saat panen petani tinggi, insya Allah pendapatan petani juga akan meningkat,” kata dia.