BANDUNG, KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah (TKD) membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperketat pengeluaran operasional, termasuk di lingkungan Kantor Gubernur Jabar Gedung Sate, Kota Bandung.
Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Agus Rahmat mengatakan bahwa penghematan sudah mulai diterapkan secara bertahap, terutama dalam penggunaan listrik.
Pada malam hari, kata ia, penggunaan lampu di Gedung Sate biasanya hingga pukul 00.00 WIB, namun saat ini sampai jam 21.00 WIB.
Baca juga: Lucky Hakim Tak Mau Kalah dari Dedi Mulyadi, Pembangunan Berjalan meski TKD Dipangkas Rp 240 Miliar
"Sesuai arahan Pak Gubernur, implementasinya sudah berjalan di lapangan. Untuk listrik, penggunaannya hanya selama jam kerja. Kalau tidak ada kegiatan, ya dimatikan," ujar Agus saat dihubungi, Minggu (19/10/2025).
Menurut Agus, sistem timer dimanfaatkan untuk menekan konsumsi daya, terutama pada malam hari. Sebelumnya digunakan hingga pukul 18.00 WIB, tetapi sekarang dimajukan setengah jama.
Langkah efisiensi tersebut berdampak pada penurunan tagihan listrik bulanan Gedung Sate sekitar Rp20 juta sejak Agustus lalu.
Baca juga: TKD Lumajang Dipangkas Rp 266 Miliar, Bupati: Rencananya untuk Bangun Jalan dan Sekolah
"Tidak terlalu signifikan, tapi arahnya sudah ke sana (berkurang). Ke depan akan terus didorong agar makin hemat," ucap Agus.
Agus menambahkan, penggunaan air juga akan diatur lebih ketat seiring dengan pembatasan jam kerja dan kebijakan work from home (WFH) yang memungkinkan bagi sebagian aparatur bekerja dari rumah.
"Kalau air, penggunaannya nanti juga akan berkurang karena jam kerja lebih pendek dan orang yang hadir di kantor makin sedikit," tambahnya.
Instruksi efisiensi tak hanya menyangkut listrik dan air. Agus mengungkapkan, mulai tahun 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengarahkan agar dalam setiap kegiatan pemerintahan di Gedung Sate hanya disediakan air minum (air putih).
"Kami tentu harus siap. Informasinya begitu, jadi nanti untuk rapat-rapat hanya disediakan air. Tapi petunjuk teknisnya masih menunggu arahan lebih lanjut," katanya.
Selama ini, kata Agus, Biro Rumah Tangga menyediakan konsumsi bagi tamu dinas, petugas pengamanan, dan rapat-rapat internal.
Namun dengan kebijakan baru ini, pola penyediaan konsumsi akan disesuaikan dengan prinsip efisiensi yang lebih ketat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pandangannya saat forum dialog terbuka di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025). Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kodam III Siliwangi, Polda Jabar dan Dprd Jawa Barat menggelar forum dialog terbuka bersama mahasiswa yang ditujukan untuk mendengar aspirasi langsung dari mahasiswa untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc."Kami sebagai ASN tetap harus bekerja, ada anggaran atau tidak. Justru kerja harus meningkat karena melayani pimpinan sampai staf," tegasnya.