INDRAMAYU, KOMPAS.com - Bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan minyak goreng gratis di Kabupaten Indramayu akan dihentikan sementara, khusus bagi desa yang menggelar Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2025.
Total ada 139 desa yang terdampak kebijakan ini. Pilwu sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 10 Desember 2025.
Penghentian sementara bantuan pangan tersebut diketahui dilakukan menindaklanjuti permintaan dari Bupati Indramayu Lucky Hakim demi menjaga kondusivitas daerah.
"Diminta kepada (Bulog) agar menunda penyaluran bantuan pangan untuk 139 desa yang melaksanakan pilwu dan dapat disalurkan kembali setelah pilwu berakhir," demikian bunyi surat yang dikirim Bupati Lucky Hakim, dikutip Kompas.com, Selasa (2/12/2025).
Baca juga: Bentrokan Antar Pendukung Calon Kuwu di Indramayu, Berawal dari Saling Ejek
Pimpinan Bulog Cabang Indramayu, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti permintaan tersebut.
"Kami menyambut baik maksud Pemkab Indramayu agar masyarakat fokus pada pilwu dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penyalahgunaan bantuan," ujar Sri di ruangannya.
Sri mengatakan, penghentian sementara akan berlangsung selama satu hari di hari pencoblosan.
Meski demikian, pihaknya memberi ruang lebih kepada pemerintah desa jika penghentian sementara ingin dilakukan mulai hari ini.
Termasuk memberi ruang jika mereka ingin penyaluran tetap dilaksanakan, dengan catatan mereka harus bisa menjamin kondusivitas di wilayahnya.
Baca juga: Pendukung Bentrok, Dua Calon Kuwu di Indramayu Sepakat Tak Gelar Kampanye
"Jadi, sesuai permintaan desanya mau bagaimana. Kalau seandainya desanya bilang mau tetap disalurkan, itu enggak apa-apa kami lakukan asalkan desanya bisa menjamin untuk kondusivitas wilayahnya," kata dia.
Bantuan pangan sendiri, disampaikan Sri, sekarang ini memang sudah mulai berjalan penyalurannya, yakni untuk alokasi bulan Oktober-November.
Masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan mendapat bantuan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Bulog juga melakukan langkah-langkah dengan mengedukasi masyarakat penerima bansos bahwa yang mereka terima adalah bantuan dari pemerintah pusat dan bukan bantuan dari kepala desa.
"Lalu, bagaimana untuk desa yang tidak menggelar Ppilwu? Itu tetap kami salurkan sebagaimana biasanya," ujarnya.
Perihal penundaan sendiri, Sri memandang tidak akan terjadi dampak apa pun.
Masyarakat sendiri, kata dia, saat ini tengah euforia menyambut pelaksanaan pilwu yang tinggal hitungan hari.
Di sisi lain, Bapanas pun memberikan Bulog target waktu penyaluran hingga 31 Desember 2025.
Sri menyebut, waktunya sangat cukup untuk menyelesaikan penyaluran walau terjadi penundaan.
"Kami akan mengikuti permintaan dari Pak Bupati, di samping itu kami juga membaca kondisi di masyarakat, ya, mereka juga memilih untuk sementara dihentikan dahulu untuk bantuan pangannya," kata Sri.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang