SUMEDANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, semua hutan yang ada di wilayah Jabar saat ini telah mengalami kerusakan.
"Semua hutan (di Jawa Barat) rusak," ujar Dedi Mulyadi kepada sejumlah wartawan seusai rapat koordinasi Banjir Bandung Raya, Sumedang, dan Garut di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (9/12/2025).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mengubah tata ruang di Jawa Barat.
Dedi menargetkan, perubahan tata ruang Jawa Barat itu akan dimulai pada Januari 2026.
Baca juga: Dedi Mulyadi Sanggupi Permintaan Relokasi 200 Rumah Warga Eretan Indramayu Langganan Banjir Rob
"Tata ruang harus diubah, 18 Desember nanti kami akan bertemu Kementerian Tata Ruang untuk mengevaluasi perubahan tata ruang Jawa Barat," tutur Dedi.
Dedi menyebutkan, evaluasi tata ruang di Jawa Barat ini perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan longsor yang dapat berakibat fatal.
Itu terutama untuk wilayah Bandung Raya (Sumedang, Cimahi, KBB, Kabupaten Bandung, Kota Bandung) yang kerap dilanda bencana banjir dan longsor tahunan.
"Kami menyadari bahwa, wilayah Bandung Raya, Sumedang, Garut itu wilayah rawan Sesar Lembang (gempa), banjir, longsor," sebut Dedi.
Untuk itu, perlu adanya perubahan tata ruang Jawa Barat dengan tujuan melindungi hutan dan lahan hijau sehingga ke depan bencana banjir dan longsor dapat diminimalisasi.
Baca juga: 372 KK Korban Banjir Bojongsoang Direlokasi, Dedi Mulyadi: Saya Kasih Rp 10 Juta, Ngontrak Dulu...
"Bandung akan tenggelam bila tidak dilakukan perubahan tata ruang dari sekarang. Untuk itu pula, izin-izin perumahan perlu dievaluasi," ucapnya.
"Kan kita ngomongin penanganan jangka panjang, ini tidak akan ada arti jika kita tidak melindungi lahan-lahan hijau yang ada," kata Dedi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang