280 Eks NII Cabut Baiat, Wagub Jabar: Mereka Kembali ke Pangkuan NKRI

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 280 mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dari tujuh faksi menyatakan mencabut baiat dan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Deklarasi cabut baiat itu digelar di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman, Kota Bandung, Kamis (11/12/2025).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengatakan momentum ini sebagai langkah penting dalam upaya deradikalisasi di Jabar.

"Mereka sekarang, alhamdulillah, sudah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Total seluruhnya 280 anggota eks NII yang terdiri dari tujuh faksi dari 41 faksi," ujarnya saat ditemui usai kegiatan.

Menurut dia, para peserta pencabutan baiat berasal dari sembilan kabupaten dan kota, tetapi mayoritas berasal dari wilayah Bandung Raya.

Baca juga: 28 ASN dan Honorer di Merangin Jambi Terafiliasi NII, Terancam Dipecat

Erwan juga meminta masyarakat untuk menerima mereka sebagai bagian dari warga Jabar.

"Bisa menerima mereka dengan baik, membina kembali mereka, karena mereka adalah saudara kita, warga Jawa Barat, dan juga warga negara Republik Indonesia," katanya.

Orang nomor dua di Jabar itu menyampaikan apresiasi kepada Densus 88, Yayasan Prabu, MUI, ormas Islam, dan Kesbangpol Jabar atas peran mereka dalam proses ini.

Dari data yang diterimanya, hingga kini sudah 46.000 orang di Jabar telah keluar dari NII dan berharap angka itu terus bertambah.

"Baiat terakhir dilaksanakan pada 2023. Di akhir 2025, sudah ada 280 yang kembali. Kami berharap mereka yang sudah kembali ke NKRI ini bisa mengajak saudara-saudara lainnya untuk mencabut baiat juga," tutur Erwan.

Baca juga: Puluhan Eks NII Maluku Utara Cium Merah Putih, Ikrar Setia ke NKRI

Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan menyiapkan pendataan pekerjaan hingga dukungan ekonomi bagi mantan anggota NII tersebut agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.

Selain itu, Erwan juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pembinaan dan pemantauan agar mereka tidak kembali masuk jaringan.

"Kalau mereka bertani, apa yang dibutuhkan, bibit, pupuk, atau lahan. Kalau berdagang, nanti kami bantu UMKM seperti apa," tuturnya.