Saat Emak-emak Teriaki Orasi Mahasiswa: Saya Dukung, Minyak Goreng Mahal, Langka Lagi

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tasikmalaya berunjuk rasa serempak di Indonesia, Senin (11/4/2022).

Tuntutan aksi masih sama dengan aksi sebelumnya. Seperti menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan dan kelangkaan minyak goreng dan kebutuhan pokok hingga presiden 3 periode.

Dalam aksi besar-besaran kali ini, demo mahasiswa didukung emak-emak. Mereka bahkan mendukung aksi mahasiswa dari pinggiran jalan Tasikmalaya. 

Baca juga: Sempat Memanas, Shalawat Dinginkan Demo Mahasiswa di Bengkulu

Hal ini terjadi saat mahasiswa melakukan orasi menolak kebijakan pemerintah terkait minyak goreng. 

Di salah satu sudut jalan depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, terdengar suara emak-emak bersahutan.

"Saya dukung, betul minyak goreng mahal lagi, susah lagi. Betul itu, betul," kata seorang ibu yang diamini rekan-rekannya mendukung tuntutan mahasiswa. 

Mendengar dukungan dari emak-emak, para mahasiswa ini semakin riuh. 

Kondisi ini menjadi sisi lain demo mahasiswa di Tasikmalaya hari ini, selain aksi dorong-dorongan dan kericuhan antara mahasiswa dengan petugas Kepolisian.

Meski demikian, demo mahasiswa di Tasikmalaya berjalan aman dan tertib.

Baca juga: Polisi Amankan 3 Pelajara SMK Saat Demo Mahasiswa di Padang

Sampai akhirnya Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, mendatangi pengunjuk rasa ke jalan dan mendukung tuntutan mahasiswa.

Koordinator Pusat Aliansi BEM Tasikmalaya, Rendi Rizki Sutisna mengaku, aksi demo mahasiswa selesai dan tersampaikan usai ketua dewan memberikan pernyataan sikap.

Dirinya pun meminta massa aksi membubarkan diri dengan tertib meski turun hujan.

"Alhamdulillah, semua aspirasi kita sudah tersampaikan dan semua massa aksi dimohon membubarkan diri dengan aman dan tertib," tambah dia.

Adapun tuntutan mahasiswa Tasikmalaya serentak sama se-Indonesia yakni meminta Presiden Jokowi dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu.

"Jadi bukan hanya menolak di medsos, tapi secara langsung. Tidak semua masyarakat punya akun medsos kan. Lalu kami menuntut agar DPR tak melakukan amandemen Undang-Undang," tuturnya.