Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Lelet oleh Sri Mulyani, Pemkot Bandung Janji Maksimalkan Belanja Infrastruktur di Triwulan Ketiga 2022

Kompas.com, 20 Juni 2022, 10:17 WIB
Putra Prima Perdana,
Reni Susanti

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah daerah 'lelet'. 

Pernyataan tersebut seiring dengan lambannya realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sehingga dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 200 triliun di tahun 2022.

Ema berkilah, Pemkot Bandung sudah sesuai jadwal dalam hal belanja infrastruktur dasar.

"Di Kota Bandung masih dalam kondisi normal dan wajar, mungkin sudah mendekati angka 40 persen (penyerapan belanja barang jasa) atau sekitar itu," ungkap Ema saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Cerita Raihan Bobotoh Persib yang Selamat: Saya Tertimpa Pagar, Terinjak-injak hingga Pingsan

Bahkan eksekusi penggunaan realisasi anggaran di masing-masing OPD masih sesuai jadwal yang direncanakan.

Ema menambahkan, Pemkot Bandung akan menggenjot belanja modal pengadaan barang, jasa, dan infrastruktur di triwulan ketiga tahun 2022 sekitar Juli, Agustus, hingga September 2022.

"Saya dorong di triwulan ketiga harus lebih maksimal, jangan sampai menumpuk di triwulan empat. Makanya dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang kita optimalkan," tuturnya.

Selain itu, Ema mengklaim belanja infrastruktur di seluruh dinas-dinas yang nilainya lebih dari Rp 3 triliun sudah terserap 40 persen. Hal itu masuk dalam agenda prioritas tahun ini.

Baca juga: Nasib Persib Vs Bhayangkara FC di Piala Presiden Pasca-insiden 2 Bobotoh Meninggal dan Flare

Seperti kolam retensi Cisanggarung, perbaikan beberapa ruas jalan dan penetrasi, itu jadi prioritas.

"Kemudian juga tahun ini di Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa perbaikan fasilitas yang sudah jadi kebutuhan untuk direalisasikan. Walaupun besarnya di DLH bayar petugas kebersihan dan pengangkut," tuturnya.

"Sementara di Dinas Kesehatan dan Pendidikan itu juga sudah biasa karena terikat undang-undang ada ketentuan 20 persen dan 10 persen. Saya kira dominan (belanja daerah) ada disana," sambung dia.

Dengan percepatan realisasi belanja infrastruktur yang akan digenjot Pemerintah Kota Bandung, Ema berharap APBD Kota Bandung bisa meningkat tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun depan lebih besar seiring peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar juga," tandasnya.

Baca juga: Buntut 2 Bobotoh Meninggal, IPW Desak Polisi Tunda Piala Presiden

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menampakkan kekesalannya kepada Pemda lantaran belanja modal terlampau lelet.

Dia bahkan melontarkan kata "ironis", karena pemerintah pusat selalu melakukan transfer ke daerah namun realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sangat minim.

Halaman:


Terkini Lainnya
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Bandung
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Bandung
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau