Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Lelet oleh Sri Mulyani, Pemkot Bandung Janji Maksimalkan Belanja Infrastruktur di Triwulan Ketiga 2022

Kompas.com - 20/06/2022, 10:17 WIB
Putra Prima Perdana,
Reni Susanti

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah daerah 'lelet'. 

Pernyataan tersebut seiring dengan lambannya realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sehingga dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 200 triliun di tahun 2022.

Ema berkilah, Pemkot Bandung sudah sesuai jadwal dalam hal belanja infrastruktur dasar.

"Di Kota Bandung masih dalam kondisi normal dan wajar, mungkin sudah mendekati angka 40 persen (penyerapan belanja barang jasa) atau sekitar itu," ungkap Ema saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Cerita Raihan Bobotoh Persib yang Selamat: Saya Tertimpa Pagar, Terinjak-injak hingga Pingsan

Bahkan eksekusi penggunaan realisasi anggaran di masing-masing OPD masih sesuai jadwal yang direncanakan.

Ema menambahkan, Pemkot Bandung akan menggenjot belanja modal pengadaan barang, jasa, dan infrastruktur di triwulan ketiga tahun 2022 sekitar Juli, Agustus, hingga September 2022.

"Saya dorong di triwulan ketiga harus lebih maksimal, jangan sampai menumpuk di triwulan empat. Makanya dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang kita optimalkan," tuturnya.

Selain itu, Ema mengklaim belanja infrastruktur di seluruh dinas-dinas yang nilainya lebih dari Rp 3 triliun sudah terserap 40 persen. Hal itu masuk dalam agenda prioritas tahun ini.

Baca juga: Nasib Persib Vs Bhayangkara FC di Piala Presiden Pasca-insiden 2 Bobotoh Meninggal dan Flare

Seperti kolam retensi Cisanggarung, perbaikan beberapa ruas jalan dan penetrasi, itu jadi prioritas.

"Kemudian juga tahun ini di Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa perbaikan fasilitas yang sudah jadi kebutuhan untuk direalisasikan. Walaupun besarnya di DLH bayar petugas kebersihan dan pengangkut," tuturnya.

"Sementara di Dinas Kesehatan dan Pendidikan itu juga sudah biasa karena terikat undang-undang ada ketentuan 20 persen dan 10 persen. Saya kira dominan (belanja daerah) ada disana," sambung dia.

Dengan percepatan realisasi belanja infrastruktur yang akan digenjot Pemerintah Kota Bandung, Ema berharap APBD Kota Bandung bisa meningkat tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun depan lebih besar seiring peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar juga," tandasnya.

Baca juga: Buntut 2 Bobotoh Meninggal, IPW Desak Polisi Tunda Piala Presiden

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menampakkan kekesalannya kepada Pemda lantaran belanja modal terlampau lelet.

Dia bahkan melontarkan kata "ironis", karena pemerintah pusat selalu melakukan transfer ke daerah namun realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sangat minim.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com