Harga BBM Naik, Ridwan Kamil Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Transportasi

BANDUNG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai mengantisipasi kenaikan harga pangan dan transportasi seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Sudah diputuskan pusat, maka setiap ada kenaikan BBM akan menaikkan inflasi. Inflasi harus kita waspadai bersama karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," tutur Emil, sapaan Ridwan, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/8/2022).

Emil berharap rencana kenaikan harga pangan dan transportasi bisa dimusyawarahkan oleh pelaku bisnis dengan pemerintah.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pertamina Awasi Penerima BBM Subsidi Tepat Sasaran

Khusus untuk transportasi, Emil meminta Dinas Perhubungan segera menghitung perkiraan kenaikan harga angkutan umum.

"Yang pasti kenaikan tarif itu harus dimusyawarahkan dan diputuskan tidak boleh sepihak oleh pelaku bisnis transportasi nanti Dishub akan menghitung yang pasti naik ya. Mungkin cuma proporsinya berapa seadil-adilnya," paparnya.

Menurut Emil, kenaikan harga energi fosil harus disikapi dengan kebiasaan masyarakat untuk berpindah ke kendaraan listrik jika memungkinkan.

"Juga di era makin kesini situasi energi dunia yang tidak jelas. Saya mengimbau kalau ada kesempatan masyarakat mulai lah berpindah ke kendaraan listrik motor kalau bisa. Saya juga mulai pakai mobil listrik itu juga bagian dari suatu hari kita tidak terlalu tergantung 100 persen kepada bahan bakar berbasis fosil," paparnya.

Baca juga: Hasil Musra Jabar: Jokowi Capres Terfavorit, Ridwan Kamil Raih Dukungan Terbanyak Sebagai Cawapres

Selain itu, kata Emil, Pemprov Jabar akan mengawasi distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 2,6 juta masyarakat penerima manfaat di Jabar.

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tidak ada ekses ya karena akan di Salurkan langsung lewat kantor Pos ke rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak mendapatkan (BLT)," tuturnya.