Viral Video Kades Mekarmanik Bandung Keluhkan Data Penerima BLT BBM

BANDUNG, KOMPAS.com - Beredar sebuah video Kepala Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang memprotes Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam video tersebut, terlihat Kades Mekarmanik Nanang Suryana, memprotes ihwal data penerima bantuan tersebut, sambil memperlihatkan sejumlah uang dalam kantong plastik berwarna putih.

Video tersebut diunggah di Facebook dan menuai banyak komentar dari pelbagai kalangan.

Baca juga: Video Viral Petani Sayur Pemalang Mengamuk Babat Tanaman Kubisnya gara-gara Harga Anjlok

Nanang Suryana mengaku sengaja membuat video tersebut, lantaran jengkel tak ada satu pun yang bersuara ihwal kejanggalan data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ketika tidak ada yang bersuara, ya akan gitu aja selama. Sementara kan kades itu adalah perwakilan dari masyarakat juga," katanya dikonfirmasi, Rabu (21/9/2022).

Ia merasa kecewa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos masih menggunakan data-data lama yang belum diperbarui.

Akibatnya, penerima BLT BBM ini banyak yang tidak tepat sasaran. Kondisi penerima BLT BBM di Desa Mekarmanik, kata Nanang, banyak yang masuk kategori mampu.

"Itu aja datanya itu yang gak tahu merujuk tahun berapa. Sedangkan yang meninggal pun kadang-kadang masih ada," tutur dia.

Permasalahannya tidak hanya pada pendistribusian. Namun, warga miskin yang ingin membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) semakin sulit, lantaran tidak masuk ke dalam DTKS Kemensos.

Baca juga: Video Viral Sepasang Siswa Berseragam Pramuka Bermesraan di Depan Minimarket, Polisi Kejar Penyebarnya

Nanang melihat situasi yang pelik itu terus saja dipanaskan oleh Pemerintah, sehingga pihak Desa menjadi korban.

"Pemerintah juga malah memanaskan keadaan, kenapa datanya itu lagi, itu lagi. Padahal kami hanya mendistribusikan," kata Nanang.

Pihaknya sempat mencoba untuk merevisi data tersebut, dengan hasil pendataan RT dan RW. Namun tetap saja penerima BLT BBM harus menggunakan data dari DTKS.

"Padahal data itu bukan yang terbaru dan masih memakai data yang lama," tambahnya.

Adanya data yang tidak terbarukan tersebut, membuat ia dan jajarannya seperti tak berkutik dan dibuat tidak bisa melakukan apa-apa.

"Kami dari pihak desa tidak bisa menolak dari data tersebut, karena itu bantuan tidak bisa ditolak, cuma datanya itu yang kurang pas. Jadi bukan menolak sebenarnya," ungkapnya.