Belum Terima Surat Pengunduran Diri Husein, Bupati Pangandaran: Dia Masih ASN

PANGANDARAN, KOMPAS.com - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menegaskan, Husein masih ASN. Sebab surat pengunduran dirinya belum ia terima.

Husein merupakan guru muda yang membuat heboh karena mengundurkan diri dari PNS usai melaporkan adanya dugaan pungli.

"Sampai hari ini, kan pengunduran diri ini, kan pengangkatan PNS, pemberhentian menjadi PNS kan harus mendapat aspek legal dari Bupati," ujar Jeje dikutip dari Tribunnews, Kamis (11/5/2023).

Karena itu, Jeje menanggap Husein masih ASN hingga hari ini.

Baca juga: Tawaran Ridwan Kamil untuk Husein Guru Pangandaran: Pindah Mengajar ke SMA, Siap Cari Solusi dan Keadilan

"Tapi kan, saya belum neken, belum sampai ke rumah saya. Tentu, saya menganggap dia masih ASN di Kabupaten Pangandaran," ucap Jeje.

Persoalan ini tentunya menjadi evaluasi. Sebab jangankan pungli jutaan rupiah, ratusan ribu saja mesti diklarifikasi.

"Ini kan, menjadi perhatian publik dan ini tentu menjadi momentum dalam rangka perbaikan kami di Pangandaran. Terutama, pungli dan semuanya," ujar Jeje.

Baca juga: Bupati Pangandaran Ungkap Ada Ancaman Tak Berikan SK PNS Setelah Husein Lapor Pungli

Bupati Jeje dan Husein bertemu di pendopo Bupati Pangandaran siang ini. Bupati mengaku ingin mendengarkan langsung dari Husein.

"Saya hanya berdua, wartawan tidak boleh masuk. Yang mendampingi adalah orang yang ditunjuk oleh kang Husein," ujar Jeje.

Setelah itu, selanjutnya Jeje juga akan mendengarkan dan mengklarifikasi ke BKPSDM Kabupaten Pangandaran.

"Kalau saya sih, ingin kang Husein di Pangandaran, mengajar dengan baik. Tapi kang Husein ingin seperti apa, kita diskusi," katanya.

Berita sebelumya, kisah getir dialami Husein Ali Rafsanjani (27), guru muda di Kabupaten Pangandaran yang memilih mengundurkan diri sebagai PNS usai melaporkan praktik pungli.

Kejadian bermula pada 2020 saat Husein yang baru menerima surat tugas sebagai PNS di Kabupaten Pangandaran harus mengikuti latihan dasar di Kota Bandung.

Namun, ia mendadak harus membayar uang transportasi sebesar Rp 270.000, padahal biaya kegiatan sudah dianggarkan.

Kemudian pada saat latihan dasar berjalan, para peserta juga kembali diminta bayaran sebesar Rp 310.000 yang entah peruntukannya.