Dedi Mulyadi: Anggaran Penanganan Stunting dan Kemiskinan Habis untuk Biaya Perjalanan dan Sewa Hotel

KOMPAS.com - Program penanganan stunting dan kemiskinan di berbagai lapisan pemerintahan dianggap belum maksimal. Kedua persoalan tersebut nyatanya masih banyak ditemui di tengah masyarakat.

Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, selain banyak yang tak tepat sasaran, program penanganan stunting dan kemiskinan kerap jadi ajang meraup keuntungan.

Mantan Bupati Purwakarta itu mencotohkan, dari Rp 10 miliar dana anggaran yang disiapkan untuk penanganan stunting, Rp 3 miliar habis untuk biaya perjalanan.

Sementara Rp 7 miliar digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan yang di dalamnya terdapat anggaran sewa hotel, biaya makan, alat tulis, serta honorarium pembicara.

“Bukan hanya stunting yang banyak pencanangan di hotel tapi koordinasi penanganan kemiskinan juga banyak di hotel bintang lima dan itu terjadi dalam tata kelola keuangan kita,” kata Dedi Mulyadi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat (16/6/2023).

Baca juga: MK Putuskan Tetap Terapkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Dedi Mulyadi: Angin Bahagia untuk Rakyat

Menurut Dedi, kondisi semacam itu bisa diantisipasi dengan cara mengevaluasi anggaran penanganan stunting dan kemiskinan secara menyeluruh, misalnya, anggaran kabupaten atau kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi (Pemprov).

Sementara anggaran untuk Pemprov, dia melanjutkan, bisa dievaluasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selama ini, Dedi membeberkan, evaluasi anggaran hanya bersifat administratif sehingga hal-hal yang bersifat substantif dari anggaran tersebut tak pernah terkoreksi.

“Anggaran kebanyakan digunakan seolah-olah untuk pembangunan padahal pembangunannya tidak ada, yang ada adalah kegiatan-kegiatan yang hanya rutinitas, pengarahan, pengarahan, pengarahan, yang diawali dengan doa, Indonesia Raya, kemudian diakhiri dengan makan bersama,” ujar Dedi.

“Jangan sampai kemiskinan tidak selesai, jalan jelek, sekolah mau runtuh, puskesmas miring, sopir ambulans tidak ada honornya, di jalan kehabisan bensin, akhirnya minta lagi ke pasien,” ucap Dedi.

Dedi pun mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi diri agar semua masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik, sehingga anggaran tepat sasaran dan tidak habis untuk hal yang bersifat administratif.

“Itulah masalah kita. Ayo ke depan kita bereskan, tidak boleh lagi uang dibuang seperti ini,” pungkasnya.