Pj Gubernur Jamin Netralitas ASN Pemprov Jabar Saat Pemilu 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan bahwa pihaknya menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini.

"Kami dari Pemprov Jabar sangat mendukung kegiatan TNI Polri dalam menghadapi tahapan pemilu, kami tetap menjamin netralitas ASN TNI Polri," ucap Bey usai apel Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10/2023).

Baca juga: Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 Tampilkan Adegan Ricuh Massa Aksi

Ia mengingatkan para ASN untuk menegakan aturan. Apabila nanti ada yang melanggar, pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sanksinya memang pertama peringatan dulu terlebih dahulu dan nanti kami bicarakan secara internal dan bawaslu," ucapnya.

Untuk itu ia menegaskan agar ASN tak melakukan keberpihakan, lantaran Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Jabar siap mengawasi.

"Harus menegakkan netralitas jangan ada keberpihakan kepada pihak tertentu, intinya tadi netralitas ASN harus kita junjung tinggi. Nanti ada Bawaslu dan internal kami mengawasi," tegasnya.

Seperti diketahui, Indeks Kerawanan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada lima Provinsi di Indonesia berkategori kerawanan tinggi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.

"Indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu ada 5 provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi salah satu diantaranya adalah provinsi jawa barat yang masuk dalam ranking 4 berdasarkan penjelasan Bawaslu Jabar," ucap Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus.

Baca juga: Kapolda Bali Sebut Tingkat Kerawanan Konflik Pemilu di Bali Masuk Kategori Sedang

Dikatakan, kategori ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan Bawaslu dalam konteks sosial politik, kontestasi, pemilu dan partisipasi masyarakat. Namun, berdasarkan indeks kerawanan Polri, Jabar hanya bersifat rawan berdasarkan geografi.

"Sedangkan indeks kerawanan berdasarkan polri di wilayah Jabar ini tidak ada kerawanan tinggi tapi sifatnya hanya rawan berdasarkan geografi. letak TPS butuh waktu ya, dan waktu 2019 ada satu kabupaten yang pemilu ulang kalau tidak salah," ucap Akhmad.