Bey Sebut Operasi Pasar untuk Masyarakat Bukan Pegawai Pemerintahan

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta operasi pasar murah jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah tidak digelar di halaman kantor pemerintahan atau lingkungan kedinasan.

Pelaksanaan operasi pasar murah itu, menurut Bey, semestinya dilakukan di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat. Pasalnya, target operasi pasar murah adalah masyarakat bukan pegawai pemerintahan.

"Pasar murah dilakukan di daerah rawan miskin, minimal di tempat kelurahan karena mudah dijangkau masyarakat," kata Bey di Bandung, Rabu (6/3/2024). 

Baca juga: Bey Sebut Puting Beliung di Jatinangor dan Rancaekek Tak Timbulkan Korban Jiwa

Dia mengungkapkan, operasi pasar murah merupakan upaya pemerintah daerah untuk menekan inflasi di Jabar. Mengingat, inflasi di Jabar pada Februari 2024 lebih tinggi ketimbang nasional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, inflasi Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date). Angka tersebut lebih tinggi dibanding inflasi nasional (yoy) sebesar 2,75 persen.

"Gelaran pangan murah itu jadi salah satu langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di Jawa Barat, jangan sampai salah kebijakan,” ucap Bey.

Baca juga: Tingkat Inflasi Jawa Barat Lebih Tinggi dari Nasional

Bey juga meminta TPID untuk terus menggalakan Gerakan Pangan Murah. Sedangkan kegiatan operasi pasar murah hanya bertujuan untuk menstabilkan harga saja.

Sehingga, apabila operasi pasar murah dilakukan di lingkungan kantor kedinasan maka tidak akan berdampak pada pengendalian inflasi daerah.

"Dilaksanakan di tempat yang tepat untuk pengendalian harga,  diutamakan di daerah rawan miskin dan rawan pangan," tambah Bey.

Selain itu, BUMD dan BUMDes didorong untuk turut serta menjaga ketersedian dan pendistribusian bahan pangan. Namun demikian, harus dibarengi dengan pengawasan harga pangan agar tak terjadi lonjakan.

"Siapkan juga bantuan sosial pangan Sembako yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten/kota dengan validasi penerima manfaat yang dilakukan oleh Dinas Sosial secara transparan dan akuntabel. Penyaluran bantuan sosial pangan dilakukan menjelang Idul Fitri," kata Bey.