Gara-gara Bekasi, KPU Jabar Disindir Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari

BANDUNG, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Hedi Ardia, menjawab sindiran yang disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Hasyim sempat menyindir KPU Jabar yang tak kunjung menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat nasional hingga Sabtu (16/4/2024).

Baca juga: Rapat Pleno KPU Jabar Diskors, Kota dan Kabupaten Bekasi Belum Selesai Penghitungan

Padahal, KPU Jabar berada di Pulau Jawa dan bukan di klaster Papua. Sementara, semua provinsi di Pulau Jawa lainnya telah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat nasional.

Baca juga: Hasyim Sindir KPU Jabar yang Belum Datang Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Hedi mengatakan, belum hadirnya KPU Jabar ke rapat pleno tingkat nasional bukan karena disengaja. 

"Bukan sesuatu hal yang disengaja dan tidak ingin juga kondisi seperti ini. Karena memang alasannya karena suatu hal yang tak bisa dihindari, di luar kendali kita," ujar Hedi saat dihubungi, Sabtu (16/3/2024). 

Gara-gara Bekasi

Dia menjelaskan, kendala yang dimaksud karena lamanya rapat pleno rekapitulasi di dua daerah, yakni Kabupaten dan Kota Bekasi.

Lamanya rapat pleno rekapitulasi penghitungan di Kabupaten dan Kota Bekasi karena beberapa faktor.

Mulai dari banyaknya TPS dalam satu kecamatan, ditambah dengan alotnya pembahasan.

"Kalau menurut saya lebih karena dinamika politik di sana. Jadi pembahasan rekapitulasinya alot," kata Hedi.

Padahal, sebelumnya KPU Jabar telah mengagendakan rapat pleno di tingkat provinsi selesai pada Minggu (10/3/2024). 

Meski demikian, Hedi menyebut, KPU Jabar tengah menggeber rapat pleno yang tinggal menyisakan Kabupaten Bekasi dan ditargetkan selesai pada Minggu (17/3/2024). 

"Alhamdulilah sedang berlangsung pleno Kabupaten Bekasi sehingga besok bisa rekap di provinsi," kata Hedi. 

"Pokoknya besok Kabupaten Bekasi rekap di provinsi dan akan dilakukan pencermatan sekaligus penetapan tingkat provinsi," tambahnya.