Kantongi Data Pencemar DAS Citarum, Bey: Kami Tindak Lanjuti

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku sudah mengantongi data siapa saja yang masih mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Data tersebut ia dapatkan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar. Setelah mendapatkan data tersebut, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan.

"Kami tadi minta kepada Walhi Jabar berikan kami mana saja yang belum ada tindakan hukum kami akan tindak lanjuti," kata Bey dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: Kala Luhut Teringat Jasa Mendiang Doni Monardo Bersihkan Sungai Citarum...

Bey menjelaskan, Satgas Citarum Harum akan memaksimalkan program yang tersisa 10 bulan itu untuk dua hal. Pertama, fokus penanganan lahan kritis. Kedua, penegakan hukum.

Untuk penanganan lahan kritis, Satgas Citarum Harum bersama Walhi Jabar akan turun langsung ke lapangan yang telah disarankan oleh Walhi.

"Tadi kan rapat ya nanti kami akan melihat langsung lahan kritis bersama Walhi," ucap Bey.

Baca juga: Mantan Bos PSIS dan Ketua Citarum Jogging Club Kompak Dukung Mbak Ita Maju di Pilwalkot Semarang 2024

Bey optimistis bahwa kondisi Citarum mendatang akan terus membaik.
Menurutnya, selama enam tahun Program Citarum Harum berjalan, sudah banyak perubahan positif pada kondisi sungai.

Kesadaran masyarakat sekitar DAS Citarum terhadap kepedulian lingkungan juga semakin tumbuh setelah diedukasi oleh Satgas Citarum Harum.

Bey kemudian mengajak semua pihak yang peduli terhadap lingkungan Citarum untuk terus berkolaborasi yang tetap menjadi kunci keberhasilan Program Citarum Harum.

"Kami mendengarkan masukan dari Walhi Jabar maupun pegiat lingkungan lainnya. Saya pikir tidak ada perbedaan pandangan, semua semangatnya sama ingin Citarum lebih baik, kuncinya adalah kolaborasi," ujar Bey.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang menuturkan, keberhasilan Program Citarum Harum menjadi tanggung jawab bersama dan kerja kolaboratif.

"Catatan Walhi tadi disampaikan dan semoga dapat diakomodasi dalam bentuk kebijakan yang kemudian mampu memaksimalkan kerja-kerja kolaboratif untuk 10 bulan ke depan, terutama persoalan lahan kritis, penegakan hukum, dan sampah," tutur Iwang.