Bey Bakal Tindak Oknum Ormas yang Kerap Ganggu Pabrik di Kawasan Industri Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang membuat resah investor serta pengusaha yang berencana berinvestasi di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Bey saat konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (11/2/2025).

"Kalau memang sudah mengganggu ya gunakan hukum, kalau meresahkan," ungkap Bey kepada awak media.

Baca juga: Wanti-wanti Bey ke Warga Jabar: Jangan Terbujuk Rayu Calo Kerja Luar Negeri!

Ia menilai bahwa perilaku oknum ormas yang kerap mendatangi perusahaan di kawasan industri dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat.

Bey menambahkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, investor mungkin akan urung menanamkan modalnya di Jawa Barat.

"Jadi mengganggu, mereka (pengusaha) khawatir itu ganggu iklim investasi," jelasnya.

Baca juga: Gaduh Kebijakan Elpiji 3 Kg, Industri Kecil Menengah Berharap Kepastian Pasokan

Bey juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima keluhan dari pemilik perusahaan di kawasan industri yang sering didatangi oleh oknum ormas.

"Ada keluhan dari kawasan (industri), ya (ormas) mendatangi industri," kata Bey.

Sebagai langkah konkret, Bey telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat untuk menertibkan oknum ormas nakal yang kerap meresahkan para pelaku industri.

Baca juga: Bey Minta Ormas Jangan Ganggu Pabrik di Kawasan Industri Jabar

"Intinya jangan sampai mengganggu investasi. Investasi kita yang tertinggi artinya investor masih percaya ke Jabar. Jangan sampai karena hal seperti itu meninggalkan Jabar, jadi target kami jangankan pindah negara, pindah provinsi pun tidak ikhlas," pungkas Bey.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat batalnya investasi dan keluarnya investor dari kawasan industri, yang disebabkan oleh premanisme organisasi kemasyarakatan.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, usai dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).