Dedi Mulyadi Sebutkan 3 Alternatif Atasi "Jalur Neraka" Parung Panjang

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menyoroti perlunya solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani permasalahan di jalur tambang Parung Panjang. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan menjadi langkah utama yang harus segera dilakukan.

"Kebutuhan jangka pendek adalah memperbaiki jalan di Parung Panjang. Perbaikan jalan rusak akibat tambang sebenarnya bukan hanya di Parung Panjang, Bogor, tetapi juga di Purwakarta, Subang, dan daerah lainnya," ujar Dedi dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon, Kamis (13/2/2025). 

Menurutnya, pembiaran jalan yang rusak akibat aktivitas tambang merupakan dampak dari keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi masalah tersebut serta dalam pengalokasian anggaran.

"Itu menjadi problem di Jabar," katanya.

Baca juga: Perbaikan Jalan Parung Panjang, Sekda Jabar: Setengahnya Bisa Selesai 2026

Dedi menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kelalaian negara (pemerintah) dalam menangani infrastruktur jalan.

"Ini kelalaian negara. Jalan provinsi seharusnya diperbaiki dengan kualitas yang bagus," lanjutnya.

Sebelumnya, Dedi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Rp 130 miliar untuk perbaikan jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Ya, Rp 130 miliar tahun ini untuk (perbaikan) jalan provinsi. Kalau tahun depan, itu jalan (tol khusus) tambang, tahun ini jalan provinsi," kata Dedi seusai rapat koordinasi (rakor) jalur tambang bersama Kapolres Bogor dan Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto-Jaro Ade di Sentul, Bogor, Rabu (12/2/2024).

Dedi menjelaskan, anggaran perbaikan itu merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemprov Jawa Barat.

Selanjutnya, sebagai alternatif kedua, Dedi mengusulkan pembangunan jalan khusus tambang yang bukan berada pada aset provinsi.

Ia menjelaskan bahwa lahan untuk jalan tersebut akan dibebaskan oleh pengusaha tambang, sementara pembangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan total biaya hampir Rp 1 triliun.

Konsep ini disebut sebagai investasi jalan dan nantinya akan berbentuk jalan tol tambang.

Jalan tol tambang tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Dedi, sebelumnya BUMD yang bertugas membangun jalan ini adalah PT Jasa Sarana, dan Pemprov Jabar telah menginvestasikan Rp 70 miliar sebagai tahap awal.

"Katanya dulu ada BUMD ditugaskan membangun tol tambang, cuma tidak jalan. Dulu sudah investasi ke Jasa Sarana Rp 70 miliar untuk pekerjaan permulaan," ujarnya.

Baca juga: Jalur Neraka Parung Panjang, Ini Solusi yang Diambil Dedi Mulyadi

Dedi mengatakan, pihaknya meminta BUMD tersebut untuk mengembalikan investasi tersebut untuk menambah perbaikan jalan Parung Panjang.

Kemudian alternatif ketiga, lanjut Dedi, jika pembangunan tol tambang terkendala prosedur birokrasi yang terlalu rumit, ia mengusulkan agar para pengusaha tambang membangun jalan sendiri untuk mendukung kelancaran operasional mereka serta mengurangi dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Solusi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan di jalur Parung Panjang secara efektif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.