Bicara soal Anggaran, Bima Arya: Pak Prabowo Sudah Murka, Lebih dari Marah...

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, sedang murka karena banyaknya kebocoran anggaran pemerintah. 

Informasi ini langsung didapatkan Presiden saat memonitor anggaran nasional dan daerah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan.

Hal itu diungkapkan Bima saat bertemu dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya.  

"(Ditemukan) ada perjalanan dinas sampai 61 persen yang anggarannya total Rp 2 miliar untuk stunting. Pengentasan kemiskinan judulnya, tapi malah jalan-jalan pejabatnya. Kondisi ini disebut tidak manusiawi, tega, Pak Prabowo sudah Murka. Kalau marah biasa-biasa saja, jadi ini kondisinya lebih dari marah atau sudah stadium 5 lah kira-kira begitu," jelas Bima saat di Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (20/3/2025).

Baca juga: Prabowo Mau Bangun Puluhan KEK: Idealnya 1 KEK Tiap Provinsi

Bima menuturkan, kondisi ini membuat para kepala daerah dituntut kreatif dan inovatif membuat program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 

Apalagi saat ini efisiensi anggaran sedang dikedepankan. Namun demikian, efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah pusat bukan menghilangkan anggaran pembangunan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastrukur. 

Di sisi lain, kebocoran yang bisa dicegah bisa menambah anggaran untuk hal-hal dasar tersebut. 

"Melalui SIPD bisa memonitor semuanya di daerah. Jadi saya ingatkan jangan memasukan alokasi tak masuk akal di daerah. Mungkin para OPD (dinas) paham juga, tapi pura-pura tak paham. Saya ingatkan ke kepala daerah baru, mending sudah Retret segera bedah APBD sebedah buku tebal bantal ini," tambah Bima. 

Baca juga: Sebut Masa Depan Gemilang, Prabowo: Biar Anjing Menggonggong, Kita Maju Terus

Menurut Bima, selama ini banyak sekali ditemukan dalam efisiensi anggaran beberapa program yang tak masuk akal. 

"Ini bedanya dengan zaman sebelumnya. Kalau sekarang pemerintah daerah sebetulnya gampang, sudah ada panduannya. Banyak sekali yang tak masuk akal, itu yang didorong oleh Kemendagri digeser, bukan dibatalkan. Yang dibatalkan itu tak masuk akal. Jangan pura-pura tidak paham," ungkap Bima di hadapan para pejabat yang hadir.