Bongkar Praktik Curang, Dedi Mulyadi Stop Hibah ke Yayasan Bermasalah

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membongkar sejumlah praktik curang dalam pemberian dana hibah keagamaan.

Salah satunya, keberadaan yayasan keagamaan palsu yang dibuat semata-mata untuk menyerap dana dari APBD provinsi.

"Karena yayasannya sering dapat bantuan, maka membuat lagi yayasan baru untuk mendapat bantuan," kata Dedi pada unggahan di channel YouTube Lembur Pakuan dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Stop Dana Hibah Keagamaan, Ada Yayasan Palsu Serap Rp 5 M

Yayasan baru tersebut, jelas Dedi, tidak terverifikasi.

"Mau saya buka? Bikin yayasan baru nampung Rp 2 miliar, Rp 5 miliar," katanya.

Praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak citra lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi contoh integritas. Dia menyampaikan, tak sedikit yayasan bermasalah yang membuat laporan fiktif atau memanipulasi data demi mendapatkan dana besar dari pemerintah.

"Di Garut ada yang dapat Rp 5 miliar, tapi kelas tsanawiyahnya (MTs) rubuh," kata Dedi.

Ada tokoh agama yang secara tidak langsung terjebak dalam praktik ini. Dedi menegaskan, tidak ingin ada ulama yang diperiksa 2 jam hingga 4 jam terkait masalah bantuan hibah.

"Saya enggak mau nanti ada pemeriksaan hibah, ajengan diperiksa, 2 jam, 4 jam. Kata ajengan, duka saya mah enggak tahu (tak tahu menahu tentang laporan hibah)," jelasnya.

Keputusan penghentian sementara dana hibah ini merupakan langkah awal untuk membersihkan sistem dan menata ulang tata kelola bantuan keagamaan. Dedi menegaskan bahwa bantuan harus tepat sasaran dan diterima oleh lembaga yang benar-benar membutuhkan serta layak secara administratif.

Baca juga: Soal Hapus Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi: Kami Benahi Tata Kelola

"Saya ingin bantuannya jangan dinikmati oleh itu-itu saja. Kalau memang tokoh, ya bantu ustaz lain, bangun madrasahnya. Bukan justru yayasannya sendiri yang dapat terus," tuturnya.

Menurut Dedi, langkah penghentian dana hibah keagamaan ini juga direspons positif oleh sejumlah anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang telah lama mengeluhkan maraknya penyimpangan dalam penyaluran hibah keagamaan di Jawa Barat.