Dedi Mulyadi Audit Semua Penerima Dana Hibah secara Fisik dan Administratif

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan melakukan audit terhadap seluruh penyaluran dana hibah yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar dalam beberapa tahun terakhir.

Audit ini tidak hanya akan mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima yayasan milik keluarga besar eks Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, tetapi juga semua lembaga pendidikan lainnya.

"Gini, seluruh dana hibah bukan yang Tasikmalaya saja, seluruh dana hibah Pemprov Jabar akan dilakukan audit," ujarnya di Gedung Sate, Senin (6/5/2025) malam.

Baca juga: Sambil Menangis ke Dedi Mulyadi, Seorang Ibu Minta Anaknya Dimasukkan ke Barak Militer, Ini Penyebabnya

Saat ditanya apakah hasil audit akan diserahkan kepada pihak kepolisian, Dedi menegaskan bahwa hal tersebut akan diputuskan setelah adanya hasil audit tersebut.

"Nanti kita putuskan kalau sudah auditnya, nanti akan kelihatan," katanya.

Sebelumnya, Dedi mengingatkan para penerima hibah dari Pemprov Jabar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, baik secara formal maupun material.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut berlaku bagi semua penerima, bukan terhadap pihak tertentu, tetapi semuanya.

"Saya tidak bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari mana pun dia harus mempertanggungjawabkan," ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).

Dedi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut mencakup dua hal utama, yakni secara fisik dan administratif.

Baca juga: Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab

Ia menyebut aspek fisik harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas bangunan atau proyek, sedangkan administratif harus tercatat dengan baik.

"Satu pertanggungjawaban fisik, kedua pertanggungjawaban administratif," katanya.

"Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratif, artinya administratifnya harus baik," tambah Dedi.