Benarkah Dedi Mulyadi Tak Hiraukan Regulasi Saat Buat Aturan?

BANDUNG, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, membongkar bagaimana gaya kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terutama dalam mengambil keputusan.

Herman mengungkapkan, Dedi Mulyadi tetap mengedepankan regulasi dan prosedur birokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil, meski terlihat sangat cepat dalam bertindak di lapangan.

“Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi dan administrasi. Beliau selalu cek ke kami dan jajaran dulu sebelum mengambil keputusan. Di balik layar, semua keputusan itu berbasis kajian dan proses birokrasi yang cepat,” kata Herman dalam YouTube Helmi Yahya yang dikutip Instagram @dedimulyadi71, Kamis (6/6/2025).

Baca juga: Maruar Sirait Adu Penalti dengan Dedi Mulyadi, SJH Jadi Venue Piala Presiden 2025

Menurut Herman, proses formulasi kebijakan di era Dedi Mulyadi tidak berarti memangkas aturan, melainkan mempercepatnya melalui pendekatan langsung di tengah masyarakat.

“Biasanya formulasi kebijakan perlu beberapa kali rapat, bisa sampai sembilan kali. Tapi dengan Pak Gubernur, cukup satu kali karena beliau hadir langsung di tengah masyarakat.

Identifikasi masalah, agenda setting, sampai solusi dilakukan di tempat,” ujar Herman.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Bobotoh Jaga Kondusivitas Piala Presiden 2025 di Bandung

Pengiriman Siswa ke Barak Militer

Salah satu contohnya pengiriman siswa SMA/SMK ke barak militer beberapa waktu lalu, telah melalui proses desain dan kajian menyeluruh.

“Orang lihatnya spontan, padahal kami siapkan semuanya. Dari standar kurikulum, pelatih, pembina, sarana prasarana, hingga biaya. Semua dilakukan cepat, tapi by design,” tegasnya.

Herman menambahkan bahwa seluruh langkah Dedi diarahkan untuk mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa 2029”, yang telah diturunkan ke dalam empat misi strategis dan berbagai program prioritas.

“Beliau memang berpikir cepat, tapi semuanya dalam kerangka pencapaian visi. Tidak ada aturan yang dilanggar,” pungkasnya.