Bantah PBB Naik 1.000 Persen, Wali Kota Cirebon Janji Kaji Ulang Perda Pajak dan Retribusi

CIREBON, KOMPAS.com - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membantah adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 1.000 persen, tetapi hanya beberapa persen.

Namun, meski membantah, Effendi Edo memastikan akan melakukan kajian ulang terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.

Edo menyebut, protes warga Kota Cirebon terkait kenaikan PBB sudah didengar beberapa waktu lalu.

Dia langsung meminta beberapa dinas terkait dan juga pihak eksternal untuk melakukan kajian bersama.

Baca juga: Mensos Tinjau Sekolah Rakyat Cirebon, Orangtua Murid: Semoga Jadi Anak Hebat

"Itu sebetulnya tidak sampai 1.000 persen, namun, sudah satu bulan yang lalu kami bahas kenaikan PBB tersebut. Mudah-mudahan dalam minggu ini, kami sudah tahu formulasi yang dibuat, mudah-mudahan sesuai keinginan masyarakat," kata Edo saat ditemui Kompas.com di Balai Kota Cirebon pada Kamis (14/8/2025) siang.

Sebagai Wali Kota Cirebon yang baru menjabat lima bulan, Edo mengakui bahwa kenaikan PBB berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah diterapkan sejak tahun lalu.

Namun, nilai kenaikan PBB tidak mencapai 1.000 persen, melainkan hanya beberapa persen.

Edo belum bisa menyebut secara perinci kenaikan yang dimaksud karena masih dalam kajian.

Edo juga belum dapat memutuskan apakah akan membatalkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi atau tetap mempertahankannya.

Secara lebih luas, Edo memastikan dirinya terbuka atas semua dinamika yang berlangsung.

Baca juga: Warga Cirebon Tolak Kenaikan PBB 1.000 Persen dan Ancam Demo: Tak Masuk Akal

Ia juga siap untuk berdiskusi serta melakukan audiensi dengan masyarakat Kota Cirebon terkait protes yang mereka rasakan.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Pemerintah Kota Cirebon sedang melakukan kajian ulang atas kenaikan PBB.

Hal ini dilakukan untuk meneliti dasar hukum, alasan, implementasi, serta dampak dari perda tersebut.

Edo meminta masyarakat bersabar serta memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mempelajari perda yang telah disahkan pada 2024 lalu.

"Saya minta warga Kota Cirebon bersabar. Kami akan memberikan penjelasan lengkap setelah proses kajian selesai," tutur Edo.