Wali Kota Cirebon Effendi Edo: Kenaikan PBB 1.000 Persen Bukan Kebijakan Saya

CIREBON, KOMPAS.com - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengonfirmasi bahwa dirinya bersama tim sedang mengkaji ulang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Ia berkomitmen untuk menyelesaikan kajian tersebut secepatnya. Kenaikan PBB yang saat ini dirasakan oleh masyarakat bukan kebijakan yang diambilnya.

Menurut Edo, kenaikan PBB yang dianggap memberatkan masyarakat sudah terjadi sebelum masa jabatannya, yaitu sejak tahun 2024, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan oleh DPRD.

"Sekali lagi saya tegaskan, bahwa ada kenaikan PBB ini itu dari tahun 2024 yang lalu, belum masa kepemimpinan saya, saya saat ini baru enam bulan kurang," ujar Edo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/8/2025) pagi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Pastikan PBB Cirebon Kembali Seperti Semula, Tak Naik 1.000 Persen

Edo menambahkan bahwa ia dan Wakil Wali Kota Siti Farida resmi menjabat pada 20 Februari 2025.

Dalam upaya meringankan beban masyarakat terkait kenaikan PBB, mereka memberikan diskon dan stimulan lebih dari 50 persen untuk pembayaran PBB di tahun 2025.

Setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Edi Mulyadi, Edo terus membahas skema dan formula penanganan kenaikan PBB.

Ia berencana menggandeng DPRD untuk membahas revisi Perda yang dijadwalkan akan diputuskan pada bulan September mendatang.

Baca juga: Kata Dedi Mulyadi soal PBB Cirebon Naik 1.000 Persen: Dada Terasa Sesak

Edo menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar hasilnya dapat diterima dengan baik sesuai harapan warga.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak wajib pajak PBB di Kota Cirebon yang menunggak pembayaran.

Total tunggakan PBB dari tahun 2010 hingga 2024 mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Edo meminta masyarakat untuk memahami bahwa kenaikan PBB melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 bukanlah kebijakannya.

Pengesahan dan penerapan Perda yang menyebabkan lonjakan nilai PBB dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Agus Mulyadi, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cirebon.