Bandung Tak Miliki Wali Kota Definitif, Ratusan Kepsek SD SMP Tak Bisa Dilantik

BANDUNG, KOMPAS.com- Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung yang tidak kunjung ditetapkan menjadi Wali Kota definitif oleh Kementerian Dalam Negeri hingga hari ini menimbulkan sejumlah masalah.

Salah satu masalah yang cukup  krusial dan menjadi perhatian Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung adalah terkatung-katungnya nasib 130 calon Kepala SD Negeri dan 42 calon kepala SMP Negeri yang  tidak bisa dilantik sebagai kepala sekolah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung.

"Terkait persoalan tertundanya pelantikan Kepsek, kami menuntut Kemendagri untuk segera mendefinitifkan Wali Kota Bandung, sehingga bisa segera melantik para kepala sekolah di Kota Bandung," ungkap  Noery Ispandji Firman, Ketua Angkatan Muda Siliwang (AMS) di sekretariat AMS, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Yana Mulyana Tak Kunjung Dilantik Jadi Wali Kota Definitif Bandung, DPRD Kecewa

Jika memang Kemendagri belum bisa mengangkat Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung Definitif, Noery mendesak Kemendagri untuk memberikan izin kepada Yana Mulyana untuk melantik para kepala sekolah meski jabatannya belum definitif.

"Pekan depan kami mendesak Kemendagri agar bisa segera menyelesaikan persoalan pelantikan Kepsek yang belum ada kejelasan hingga sekarang. Jika tidak ada respon, kami akan datangi langsung kantor Kemendagri untuk menyampaikan keinginan kami," tuturnya.

Di tempat yang sama, Cucu Saputra, Ketua PGRI Kota Bandung mengatakan, pihaknya sangat berharap segera mendapatkan solusi agar para kepala sekolah yang nasibnya terkatung-katung bisa segera dilantik agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

"Sikap PGRI tidak akan masuk ke ranah tentang proses politik bagaimana mendefinitifkan seorang wali kota. Lebih penting untuk segera mendapat solusi  walaupun belum ada pelantikan wali kota, Kemendagri memberikan diskresi untuk melantik karena pendidikan adalah urusan wajib, urusan dasar," jelasnya.

Baca juga: Pengangkatan Wali Kota Bandung Definitif Berbelit dan Habiskan Waktu, PKS Bentuk Tim Hukum

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang terkendala ketika dirinya belum kunjung dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif oleh Kemendagri.

Salah satu kebijakan yang terkendala adalah mutasi dan rotasi hingga pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.

"Memang yang jadi kendala ya ini, rotasi dan mutasi," kata Yana di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (7/4/2022).

Lebih lanjut Yana menjelaskan, dirinya tidak bisa secara langsung melakukan rotasi, mutasi hingga melantik pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.

Saat ini, yang tengah menjadi prioritas adalah rotasi dan mutasi kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang berada di bawah Pemkot Bandung.

Status Plt Wali Kota, menurut Yana, bisa saja melakukan rotasi dan mutasi hingga melantik pejabat di lingkungan Pemkot Bandung, namun hal tersebut kembali lagi harus melalui persetujuan Kementrian Dalam Negeri.

"Karena enggak bisa melantik,  harus seizin Kemendagri. Semua (jabatan), banyak yang kosong juga (selain Kepala Sekolah), ada lurah 13 kosong, seklur 9," ujarnya.

Untuk urusan rotasi, mutasi hingga lantik melantik pejabat, Yana mengatakan hingga saat ini masih menunggu mana yang lebih cepat antara dirinya dilantik sebagai Wali Kota Bandung definitif, atau mendapatkan restu dari Kemendagri untuk melantik pejabat di lingkungan Pemkot Bandung meski masih berstatus sebagai Plt Wali Kota.

"Sudah diusulkan pengisian orang orangnya, tapi untuk melantiknya harus izin, kita sudah ajukan sejak Desember 2021. Jadi boleh saja yang melantiknya Plt," tuturnya.

Selain melantik pejabat secara langsung, Yana mengatakan kebijakan lainnya yang dibatasi oleh status Plt adalah membatalkan kebijakan dan melakukan pemekaran daerah.

"Tapi kan itu enggak akan kita lakukan," akunya.

Ditanya kapan ada kabar dirinya akan dilantik sebagai Wali Kota Bandung definitif, Yana mengaku tidak mengetahuinya.

Menurut dia, saat ini tinggal menunggu surat rekomendasi dari Kemendagri disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.