Hari Anak Nasional, 2020-2022 Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bandung Meningkat

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP) mencatat, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung pada 2022 meningkat. 

"Hingga bulan Juni itu sudah sekitar 124 kasus menyangkut tentang anak, kasus tersebut berupa kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual," ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP2KBPP, Fitri saat ditemui Kompas.com, Sabtu (23/7/2022).

Fitri menjelaskan, data tersebut meningkat dibanding 2020. Kekerasan yang terjadi diakibatkan pelbagai latar belakang.

"Rata-rata ada KDRT, ada kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan," beber dia.

Baca juga: Napi Anak Tewas Dianiaya, LPAI: Lampung Belum Ramah Anak

Tahun 2020, catatan Dinas DP2KBPP, ada 65 kasus terhadap anak, sedangkan tahun 2021 tercatat 82 kasus.

Kendati mengalami peningkatan, ia mengklaim, setiap kasus bisa ditangani tim yang disiapkan Dinas DP2KBPP.

"Kasus meningkat, namun kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan sampai dengan kalau memang perlu ada penindakan hukum misalnya sampai ke Polres yang kita bawa, tapi kalau bisa selesai di tingkat bawah juga kita selesaikan," ujarnya.

Fitri menyebut, keberhasilan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung tidak lepas dari peran serta unsur dan elemen masyarakat yang konsen di perlindungan anak.

Baca juga: LPA Sebut Ada Siswa SMP di Jabar Berperilaku Menyimpang pada Hewan dan Merekamnya

Salah satunya dari berbagai komunitas. Mereka gencar sosialisasi sehingga masyarakat sadar dengan kondisi yang ada di sekitarnya,

"Mereka peduli dan mereka saling mengingatkan sehingga mereka sudah berani," ungkapnya.

Khusus untuk di tingkat Kecamatan, kata Fitri, ada FAD yang tersebar di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.

FAD berfungsi sebagai pelopor pelaksanaan pencegahan dan pelapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Salah satu penyebab sulitnya kasus kekerasan terhadap anak terungkap karena masih minimnya kesadaran korban atau keluarga korban untuk berbicara.

Baca juga: Pesan Jokowi di Hari Anak Nasional: Belajar Terus, Jangan Lupa Pakai Masker

Melihat hal itu, Fitri mengaku memiliki tim kuat serta metode agar keluarga korban dan korban mau menceritakan kronologi bila terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Pihaknya jugaa memiliki UPT PPA. Di sana ada rumah singgah ataupun rumah aman. 

Lembaganyaa juga memiliki psikolog dan pengacara untuk bantuan hukum.

"Kita dalam menyelesaikan persoalan itu melakukan pendekatan dengan melihat kondisi anak sehingga setiap masalah bisa terselesaikan," ungkapnya. 

"Ada metode yang disiapkan apabila dihadapkan pada anak yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual," sambungnya.