Puluhan Tenaga Honorer Datangi Kantor DPRD Bandung Barat, Tuntut Kejelasan Nasib

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Puluhan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggeruduk kantor DPRD Bandung Barat menuntut kejelasan nasib mereka, Rabu (7/9/2022).

Aksi tenaga honorer itu bermaksud untuk mempertanyakan nasib mereka pasca adanya aturan penghapusan honorer dari Pemerintah Pusat, November 2023 mendatang.

Selain itu, para pegawai non-ASN ini meminta kejelasan Pemda KBB terkait gaji. Pasalnya, APBD mencantumkan anggaran upah hanya 9 bulan atau sampai September 2022.

Baca juga: 31 Nama Warga Karawang Dicatut Parpol, dari Mahasiswa hingga Guru Honorer

Koordinator Presidium Honorer Bandung Barat Agie Prawira Gandi mengatakan, ada dua poin yang didesak oleh para tenaga honorer.

Poin pertama mereka mendesak agar Pemkab Bandung Barat melakukan pendataan tenaga honorer sesuai amanat SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli 2022.

Poin kedua mereka menuntut agar upah mereka di tiga bulan terakhir di tahun 2022 ini diberikan secara layak, pasalnya APBD Bandung Barat tidak menganggarkan upah tenaga honorer sampai akhir tahun.

"(Dua tuntutan) itu mendapat respons positif dari pihak legislatif juga eksekutif karena ini adalah salah satu cara kami memperjuangkan diri dan keluarga di balik pengabdian kita selama ini," ungkap Agie saat ditemui, Rabu (7/9/2022) sore.

Sejauh ini, Pemkab Bandung Barat sudah membentuk tim khusus untuk mendata ribuan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Bandung Barat.

"Tim yang dibentuk tersebut bekerja untuk mengawasi dengan benar dan mengunci data tenaga honorer yang ada. Dengan begitu, tidak ada penambahan data-data siluman," ujar Agie.

Baca juga: Tak Ada Pengangkatan Langsung, Tenaga Honorer Wajib Ikut Seleksi untuk Jadi PPPK

Massa honorer diterima untuk melaksanakan audiensi dengan Komisi I DPRD Bandung Barat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pemgembangan Daerah (Bappelitbangda) Bandung Barat.

Pada audiensi itu, Agie meminta kejelasan upah ribuan tenaga honorer di 3 bulan akhir tahun nanti. Sebab, hingga saat ini keputusan terkait pengupahan 3 bulan akhir tahun 2022 masih abu-abu.

"Untuk yang 3 bulan berdasarkan penyampaian dari BKAD dan eksekutif, (upah) itu akan dilihat pada saat pembahasan anggaran. Jadi sampai saat ini tadi ditegaskan kembali bahwa 3 bulan terkahir gaji itu nanti akan dibahas pada angaran perubahan. Yang menurut agendanya itu di September atau awal Oktober," kata Agie.