Bantah Desa Sugih Mukti Rawan Pangan, DPRD Kabupaten Bandung: Mereka Butuh Infrastruktur

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto membantah pernyataan Bupati Bandung Dadang Supriatna. 

Sebelumnya Dadang menyatakan, terdapat 20 desa yang masuk kategori rawan pangan. Salah satunya Desa Sugih Mukti, Kecamatan Pasrijambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pria yang karib di sapa Sugih ini menilai, Desa Sugih Mukti tidak tergolong rawan pangan. Pasalnya, pertanian di sana cukup baik. Bahkan, warga desa beternak dan bertani.

"Saya tidak melihat itu rawan pangan sebetulnya. Kehidupan masyarakat itu sudah biasa, tapi mereka juga punya tambahan, ada ternak, ada pertanian kol," katanya ditemui di Baleendah, Kamis (6/9/2022).

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Bandung Hari Ini, 6 Oktober 2022: Berawan hingga Hujan Sedang

Isu terkait rawan pangan dan masuknya Desa Sugih Mukti dalam kategori tersebut, merupakan isu lama. Isu tersebut santer dibicarakan pada 2012.

"Itu sudah lama isunya, sejak tahun 2012 itu sudah ada isunya kaitannya dengan rawan pangan," jelasnya.

Sugih mengaku tahu betul persoalan yang ada di Desa Sugih Mukti. Terdapat perkebunan yang dikelola swasta di desa tersebut, dikenal dengan nama Paranggong.

Produktivitas teh di perusahaan itu cukup tinggi, sehingga terjadi persaingan antara perusahaan swasta dengan hasil produksi teh yang dilakukan masyarakat lokal.

Baca juga: Bupati Sebut 20 Desa di Kabupaten Bandung Rawan Pangan

Kondisi tersebut, sambung dia, sempat membuat khawatir warga. Pasalnya, warga banyak kehilangan pendapatan lantaran kalah bersaing.

Namun, hingga kini warga di Desa Sugih Mukti masih bisa beraktivitas dan berkehidupan seperti biasanya.

"Memang sempat ada rasa khawatir, karena ada persaingan yang terjadi di sana. Namun saya lihat masyarakat masih bisa bertahan lantaran tidak mengandalkan hasik perkebunan, dan pertanian saja, mereka juga beternak," kata dia.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bandung mulai membangun infrastruktur di desa tersebut, termasuk akses jalan.

Pasalnya, hingga kini warga yang akan beraktivitas menuju perkebunan Paranggo atau menuju lahan pertanian masih harus melintasi hutan belantara.

"Saya tegaskan tidak masuk kategori rawan pangan tapi yang harus kita perjuangkan adalah akses. Akses jalan kepada masyarakat yang ada di perkebunan Paranggo, kalau bicara Sugih Mukti, karena saya pernah ke sana, saya tahu betul wilayah itu," terangnya.

Pemda, mesti mulai berhitung ihwal pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Termasuk pembangunan akses jalan di desa-desa, salah satunya Desa Sugih Mukti.

"Makanya pemerintah sekarang ini harus memikirkan bagaimana mereka mendapatkan akses terutama infrastruktur yang memadai, hari ini masih kurang," paparnya.

Sugih berharap pemda betul-betul bisa mengupayakan infrastruktur di banyak wilayah di Kabupaten Bandung.

Ia menyebut, pembangunan infrastruktur yang masif akan menunjang kehidupan masyarakat dan membangkitkan banyak sektor yang menguntungkan Pemda.

"Akses infrastruktur ini harus diupayakan agar kehidupan mereka nanti ada timbal balik yang lebih dari yang selama ini berjalan," pungkasnya.