Dinilai Tidak Berdasar Fakta, Pleidoi Doni Salmanan Ditolak

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menilai pleidoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa dan Kuasa Hukumnya tidak didasarkan fakta serta sudah menjadi pembahasan sidang.

Hal itu disampaikan JPU dalam sidang kasus penipuan platfrom Investasi Binary Option Quotex dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Senin (5/12/2022).

"Nota pembelaan terdakwa Doni Salmanan tidak berdasarkan fakta yang lengkap dan utuh, baik yang diperoleh saksi-saksi, saksi ahli dan alat bukti," kata Agus selaku perwakilan JPU saat membacakan replik.

Baca juga: Pleidoi Doni Salmanan, Sebut Tak Tahu Qoutex Ilegal dan Tak Mau Ganti Rugi Korban

Dalam repliknya, jaksa membantah poin-poin pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa dan kuasa hukum pada Kamis (1/12/2022).

Jaksa melanjutkan terkait keberatan Kuasa Hukum soal saksi yang didatangkan JPU, Agus mengatakan, semua saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Sebelumnya, kuasa hukum merasa keberatan terkait saksi yang didatangkan, padahal seluruh saksi yang didatangkan telah disepakati dan sesuai dengan Undang-Undang. Mengapa hal yang sudah disepakati dari awal kembali di ulas, padahal sudah disepakati," lanjutnya.

Jaksa juga menyebutkan bahwa semua saksi yang dihadirkan jaksa telah disumpah, adapun beberapa saksi yang tidak hadir, kata jaksa, telah secara patut sesuai kesepakatan persidangan.

"Saksi yang hadir telah disumpah secara patut, kemudian telah disepakati jika saksi tidak bisa hadir memiliki alasan yang logis, salah satunya tidak berlokasi di Kabupaten Bandung dan tidak diizinkan oleh perusahaan tempat saksi bekerja," terangnya.

Dalam repliknya, jaksa menyebutkan untuk mengganti keterangan saksi yang tidak hadir bisa diganti dengan keterangan Berita Acara Perkara (BAP) dari para saksi untuk Majelis Hakim mengambil keputusan.

Selain itu, BAP tersebut juga sudah diperkuat dengan keterangan para saksi yang lain yang telah sesuai dengan Undang-Undang.