Jadi Plt Ketua Karang Taruna Sumut, Samsir Pohan: Diganti karena Umur, Tidak Ada Unsur Politiknya

MEDAN, KOMPAS.com - Pelaksana tugas ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Samsir Pohan mengomentari pengangkatannya yang dituding menyalahi aturan organisasi.

Samsir ditetapkan Edy Rahmayadi sebagai Plt ketua masa bhakti 2018-2023 berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tertanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/134/KPTS/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023.

Samsir mengatakan, SK Revisi Kepengurusan Karang Taruna Sumut sudah sesuai dengan Pasal 18 Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Dia juga mengingatkan kalau dirinya hanya Pelaksana tugas (Plt), bukan defenitif.

Baca juga: Kisah Karang Taruna di Cianjur Olah Urine Kelinci Jadi Pupuk Organik, Ini Manfaatnya

"Revisi sudah menjelaskan, karena umur yang tidak sesuai," katanya saat dihubungi lewat sambungan telepon, Selasa (6/12/2022).

Diungkap Samsir, saat ini memang ada polemik terkait usia pada keanggotaan Karang Taruna karena AD/ART dan Permensos tidak sejalan.

Permensos menyatakan usia anggota adalah 13 sampai 45 tahun. Namun, pengaturan tentang usia anggota tidak otomatis mengatur usia pengurus karena Pasal 20 ayat (1) butir b menyebut usia pengurus paling rendah 17 tahun.

Baca juga: Buruh Desak Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 di Jabar Sesuai Rekomendasi Bupati dan Wali Kota

Artinya, tidak ada pengaturan batas atas di Permensos karena diberikan kewenangan pengaturannya kepada AD/ART sebagaimana Pasal 21.

"Masih jadi perdebatan terkait usia ini. Karang Taruna adalah organisasi di bawah pemerintah, harusnya mengikuti peraturan pemerintah, dalam hal ini menteri sosial yaitu Permensos," katanya lagi.

Samsir berharap, SK Revisi Kepengurusan Karang Taruna Sumut tidak dipolitisasi karena murni untuk menegakkan Pasal 18 Permensos Nomor 25 Tahun 2019.

"Yang diganti hanya umur 45 tahun ke atas. Bendahara Karang Taruna Sumut Hendra Sitorus tidak diganti karena usianya masih di bawah 45 tahun. Jadi, ini murni penegakkan Permensos saja, tidak ada unsur politiknya," lanjutnya.

Samsir menegaskan, sebagai warga Karang Taruna, dirinya akan menjalankan amanah gubernur dengan baik. Soal perbedaan pandangan, pihaknya terus berkomunikasi dan konsolidasi di internal organisasi, juga dengan seluruh pemangku kebijakan terkait.

"Keputusan gubernur menurut kami sah, mengikat dan dapat diuji melalui PTUN," ucap Samsir.

SK digugat

Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Karang Taruna Budi Setiawan meminta Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tertanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/134/KPTS/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023, dikoreksi.

Pasalnya, dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, Edy Rahmayadi mengganti Dedi Dermawan Milaya sebagai ketua Karang Taruna Sumut dan menetapkan Samsir Pohan sebagai Pelaksana tugas ketua.

"Kita lakukan upaya persuasif dulu, beri penjelasan kepada gubernur terkait SK-nya," kata Budi.

Langkah ini sesuai arahan ketua umum Karang Taruna bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna berbeda dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Budi bilang, selain judulnya saja sudah berbeda, substansi Permensos 25/2019 tidak lagi mengatur kelembagaan dan rumah tangga Karang Taruna. Namun lebih mengatur tata hubungan dengan pemerintah yang posisinya pembina.

Dalam dimensi pemberdayaan, lebih ke aspek fungsional dan pembinaan secara umum, bukan mengintervensi dan terlibat langsung dalam urusan internal, keorganisasian, dan kelembagaan.

"Karang Taruna adalah lembaga independen dan mandiri dalam urusan rumah tangganya. Artinya, sampai saat ini Dedi Dermawan masih ketua," ucapnya.

Dirinya berharap, gubernur SK-nya jika tidak ingin digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang pastinya akan merugikan Edy sebagai pembina umum.

"SK Gubsu itu keluar karena Edy Rahmayadi tidak mendapat penjelasan dari bawahannya secara utuh. Arahan Ketum kami, biar dijelaskan melalui media," kata Budi.