UMK Jabar 2023, Karawang Tertinggi, Banjar Terendah

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2023.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

UMK ini untuk mulai berlaku pada 1 Januari 2023 dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Baca juga: Daftar Lengkap UMK 2023 di Jawa Tengah

Penetapan UMK diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12/2022) petang.

Penetapan UMK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Bahwa untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota tahun 2023, dihitung dengan formulasi penghitungan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," kata Rachmat.

"Kemudian pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun," tuturnya.

Baca juga: Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Taufik menuturkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.

"Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dan ketentuan UMK dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Berdasarkan data yang diterima, Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan UMK tertinggi yakni sebesar Rp 5.176.179,07. Sementara Kota Banjar, jadi daerah dengan UMK terendah yakni Rp 1.998.119,05.

Berikut besaran UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023:

1. Kota Bekasi Rp 5.158.248,20 

2. Kabupaten Karawang Rp 5.176.179,07 3. Kabupaten Bekasi Rp 5.137.575,44 

4. Kabupaten Purwakarta Rp 4.464.675,02 

5. Kabupaten Subang Rp 3.273.810,60 

6. Kota Depok Rp 4.694.493,70 

7. Kota Bogor Rp 4.639.429,39 

8. Kabupaten Bogor Rp 4.520.212,25 

9. Kabupaten Sukabumi Rp 3.351.883,19 

10. Kabupaten Cianjur Rp 2.893.229,10 

11. Kota Sukabumi Rp 2.747.774,86 

12. Kota Bandung Rp 4.048.462,69 

13. Kota Cimahi Rp 3.514.093,25 

14. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.480.795,40 

15. Kabupaten Sumedang Rp 3.471.134,10 

16. Kabupaten Bandung Rp 3.492.465,99

17. Kabupaten Indramayu Rp 2.541.996,72

18. Kota Cirebon Rp 2.456.516,60 

19. Kabupaten Cirebon Rp 2.430.780,83 

20. Kabupaten Majalengka Rp 2.180.602,90 

21. Kabupaten Kuningan Rp 2.010.734,30 

22. Kota Tasikmalaya Rp 2.533.341,02 

23. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.499.954, 13 

24. Kabupaten Garut Rp 2.117.318,31

25. Kabupaten Ciamis Rp 2.021.657,42 

26. Kabupaten Pangandaran Rp 2.018.389,00 

27. Kota Banjar Rp 1.998.119,05.(K106-15)