Kelola Anggaran Rp 70 Triliun, Status dan Kompetensi Perangkat Desa Disorot

SUMEDANG, KOMPAS.com - Status dan kompetensi perangkat desa di Indonesia disorot. Pasalnya mereka menggelola anggaran negara termasuk dana desa yang sangat besar mencapai Rp 70 triliun.

Kepala Puslatbang Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN) Riyadi mengatakan, seharusnya status perangkat desa memiliki kejelasan. Tanpa ada kejelasan status dan kompetensi, dikhawatirkan besarnya anggaran yang disalurkan negara tidak memberi manfaat bagi kemakmuran warganya.

"Kejelasan status ini penting untuk motivasi kerja," ujar Riyadi di sela-sela pemaparan hasil analisis kebijakan dan telaahan isu aktual yang dilakukan Puslatbang PKASN di Jatinangor, Sumedang, Kamis (9/12/2022).

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kades di Lumajang Ditahan

Riyadi mengungkapkan, perangkat desa merupakan pegawai pemerintah berdasarkan kontrak yang kategorinya lebih dekat dengan pegawai Pemerintah Non ASN.

Belum jelas dan tegasnya status kepegawaian perangkat desa, sambung dia, berpengaruh kepada hak-hak yang harus didapatkannya, seperti gaji, tunjangan (termasuk THR), dan hak kepegawaian seperti pengembangan kompetensi.

Sehingga tidak sedikit dari perangkat desa yang menjadi kurang termotivasi dalam mengikuti proses pengembangan kompetensi.

"Padahal dana yang dikelolakan kepada desa cukup besar mencapai Rp 70 triliun. Artinya anggaran besar, tapi bagaimana kualitas dan komitmen desa sehingga anggaran segitu besarnya tidak percuma," jelas dia.

Baca juga: Kejari Sumbawa Selidiki Dugaan Penyimpangan Penyaluran BLT Dana Desa Sebotok

Menurut dia, salah satu penyebab dari tidak optimalnya kinerja perangkat desa adalah motivasi dalam bekerja.

Berdasarkan hasil tinjauan status kepegawaian dari perangkat desa yang belum diatur dengan jelas menjadi penyebab rendahnya motivasi perangkat desa dalam berkinerja termasuk juga dalam hal mengikuti pengembangan kompetensi.

"Walaupun memang, dana yang dikeluarkan pemerintah akan sangat besar. Saat ini sebenarnya mereka (perangkat desa) sudah dibayar, tetapi memang nilainya terbilang kecil," jelas dia.