Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 Jabar Urutan 4 Nasional

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis daerah-daerah dengan tingkat kerawanan pemilu secara nasional. Hasilnya, Provinsi Jawa Barat berada di urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan Pemilu 2024.

Untuk urutan pertama, kerawanan Pemilu 2024 paling tinggi DKI Jakarta disusul di urutan kedua Sulawesi Utara. Di urutan ketiga ada Maluku Utara sementara urutan kelima adalah Kalimantan Timur.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengatakan, ada empat dimensi yang menjadi ukuran tingkatan kerawanan dalam Pemilu.  Keempatnya adalah konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Baca juga: Karut-marut Program Petani Milenial Jabar, Mau Untung Malah Buntung

"Ternyata Jabar paling peringkat tertingginya dari hal kontestasi,  kemudian pelaksanaan kampanye," kata Zaki di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (2/2/2023).

Zaki menjelaskan, salah satu kerawanan pemilu di Jabar meliputi isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA.

Lalu, dari sisi kampanye, kerawanan yang cukup tinggi di Jabar adalah penyebaran informasi hoaks, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri, juga soal politik uang.

Baca juga: Kandang Dibuat Berdekatan Jadi Sebab Bandung Barat Punya Kematian Sapi karena PMK Tertinggi

Bawaslu Jawa Barat pun menyatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk melaporkan dan menarik konten-konten yang diunggah dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu SARA, atau politik identitas.

"Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten/kota berbeda," tuturnya.

Menurut Zaki, banyak yang memprediksi kerawanan Pemilu 2024 lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Maka dari itu, pihaknya berusaha menganalisa dan mengantisipasi hal tersebut.

Baca juga: Jadi Selingkuhan Kompol D, Nur Penumpang Audi A6 Harus Diperiksa Ulang karena Keterangan Palsu

Dinamika kontestasi politik menjadi lebih tinggi terutama soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial baik yang dilakukan peserta pemilu atau partisipasi publik dalam memberikan sikap dan tanggapan.

"Yang penting diantisiapasi, pertama kita akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan Kominfo dan platform medsos yang ada. Kedua, penguatan literasi ke masyarakat terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan, dan lainnya," beber Zaki.

Bawaslu Jawa Barat pun telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi potensi kerawanan kerawanan dalam pemilu yang akan terjadi.

"Yang ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan black campaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama," pungkasnya.