Kerja Sama Proyek MRT Tomang-Medan Satria Disepakati, Ridwan Kamil: Warga Bekasi Siap-siap Punya MRT

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat meneken nota kesepahaman dalam rencana proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan koridor Barat-Timur Mass Rapid Transit (MRT) Cikarang-Balaraja fase satu dan tahap satu Tomang-Medan Satria.

Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).

Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

"Ini berita luar biasa. Saya mencoba menjadi wartawan begini nulisnya, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai acara.

Baca juga: Mantan Bos Transjakarta hingga MRT Jakarta Dilantik Jadi Pejabat Otorita IKN

Proyek tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Financial close dijadwalkan selesai pada 2024 dan memulai konstruksi pada 2025.

"Ini arahan Pak Presiden untuk memulai pembangunan LRT jalur barat ke timur. Baratnya dimulai dari Provinsi Banten dari Balaraja melewati DKI di Tomang kemudian masuk ke Kota Bekasi dan terus ke Cikarang di kabupaten. Untuk tahap satunya, akan ada percepatan di DKI-nya di Tomang di Kota Bekasi di Medan Satria," tuturnya.

Emil berharap hadirnya MRT tersebut bisa mengurangi beban kepadatan lalu lintas serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Mudah-mudahan dalam hitungan tahun yang tidak terlalu lama maka kita harapkan puluhan ribu warga Bekasi yang biasa naik mobil bisa beralih ke transportasi massal sehingga mengurangi stres, beban ekonomi dan menjadikan wilayah ekonominya lebih maju karena pergerakannya lebih cepat," kata Emil.

Menurut Emil, proyek tersebut tak akan terkendala masa jabatan gubernur. Sebab, kata dia, proyek tersebut dalam kendali penuh pemerintah pusat.

"Ini dalam kendali dan arahan Kementrian Perhubungan dan Dirjen Lalu Linta Kereta Api. Jadi siapapun pemimpin daerah di dua wilayah menurut saya akan ikut dalam semangat keberlanjutan yang dikontrol oleh pemerintah pusat di Dirjen Lalin dan Kereta Api," paparnya.

Ia melanjutkan, saat ini tahap kerja sama baru sebatas komitmen. Adapun masalah teknis akan dibahas dalam pertemuan lanjutan. Namun, kata dia, berdasarkan pengalaman Pemprov Jabar akan berkontribusi dalam pengurusan dokumen penunjukkan lokasi dan aspek legal lain.

"Kami baru menyepakati terkait trasenya. Dan rutenya melalui mana ada opsi-opsi kan. Karena dengan jarak perbatasan DKI ke Bekasi ujungnya Kota Bekasi harus menyediakan deponya. Nah deponya sedang dalam alternatif mana yang paling memadai dan tersedia lahannya," kata Emil.

Baca juga: Transjakarta Didorong Perbaiki Ketepatan Waktu untuk Maksimalkan Integrasi dengan KRL-MRT

"Masalah pendanaan juga sama, sedang dibicarakan porsinya. Tapi masing-masing pemerintah provinsi dan kota ada kontribusinya. Angkanya belum bisa disampaikan karena masih dalam proses pemilihan bentuk lokasi yang nanti berkonsekuensi pada anggaran," jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan, sumber pembiayaan berasal dari dana pinjaman JICA.

"Loan-nya itu pemerintah pusat dan Pemda DKI dengan JICA. Model kerjasamanya konsep dari pemerintah pusat sudah ada dan dibahas. Konsepnya sudah ada tapi nanti prosinya pak Menhub dan Menteri BUMN menyampaikan," jelasnya.