Duduk Perkara Konflik Pemkab Pangandaran dan Husein, ASN yang Mundur Usai Diancam karena Laporkan Pungli

KOMPAS.com - Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, akan bertemu dengan Husein Ali Rafsanjani (27), salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (11/5/2023).

Pertemuan itu untuk membicarakan terkait pernyataan Husein di media sosial yang mengaku diintimidasi dan diancam karena melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) saat pelatihan dasar (Latsar) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020.

Baca juga: ASN di Pangandaran Mengundurkan Diri Saat Dipaksa Cabut Laporan Pungli, Pemkab Bantah Semua Tuduhan

Jeje sudah menghubungi Husein secara langsung dan mengundang guru muda tersebut untuk bertemu pada Kamis sore.

Baca juga: Bupati Pangandaran Undang ASN yang Mundur karena Pungli, Ingin Bicara Hati ke Hati

Jeje juga akan mengundang semua pihak terkait agar masalah tersebut segera selesai.

Baca juga: Ridwan Kamil Satu Jam Bertemu ASN Pemkab Pangandaran, Bahas Dugaan Pungli

Rencananya, pertemuan akan dilaksanakan di rumah dinas bupati di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

"Hari Kamis undang Husein untuk bicara. Kalau perlu bicara dari hati ke hati," kata Jeje saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (9/5/2023).

"Di mana nih titik persoalannya. Kalau pungli siapa yang punglinya," jelas Jeje.

Duduk perkara

Konflik antara Pemkab Pangandaran dan Husein bermula saat Husein mengunggah video di media sosial.

Dalam video itu, Husein menyebut dirinya diancam oleh Pemkab Pangandaran karena telah melaporkan dugaan pungli saat Latsar CPNS. Video Husein viral dan menjadi perbincangan.

Kompas.com kemudian mengonfirmasi hal tersebut ke Husein, Selasa (9/5/2023).

Husein menceritakan, kejadian bermula pada tahun 2020, saat itu dia harus mengikuti Latsar CPNS di Kota Bandung.

Husein diminta membayar uang transportasi sebesar Rp 270.000 untuk mengikuti pelatihan. Padahal, biaya kegiatan sudah dianggarkan.

Kemudian pada saat latihan dasar berjalan, para peserta kembali diminta membayar Rp 310.000 yang tidak tahu peruntukannya.

Husein merasa keberatan. Selain karena merasa pungutan itu tak diperlukan, Husein juga tidak memiliki uang.

Kala itu gajinya selama tiga bulan belum cair karena menggunakan sistem rapel.