Punya Pengalaman Buruk, Warga Pesisir Tasikmalaya Tolak Ekspor Pasir

Hal sama diungkapkan tokoh masyarakat Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya Gunawan, yang mengaku potensi kerusakan alam, sosial masyarakat dan tatanan kehidupan di wilayahnya akan terjadi jika tambang pasir laut beroperasi.

Masyarakatnya selama ini telah mengalami kerusakan ekosistem alam dan sosial masyarakat saat menjadi lokasi tambang pasir besi.

"Tentunya akan rusak lagi semuanya, alam, sosial masyarakat dan lainnya banyak. Tak terbayang lagi. Belum lagi nantinya akan ada konflik-konflik yang pro dan kontra antar-masyarakat. Itu jelas akan merusak," ungkap dia.

Baca juga: Ekspor Pasir Laut Diizinkan, Pemerhati Khawatirkan Kandungan Mineral Lain Ikut Terbawa

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut yang telah dibekukan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 tahun lalu.

Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023.

Kebijakan itu pun menuai polemik bukan hanya oleh masyarakat, aktivis lingkungan hidup, dan jajaran kementerian.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, peraturan tersebut terbit didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri.

Baca juga: Izin Ekspor Pasir Laut di Tengah Abrasi dan Perubahan Garis Pantai yang Signifikan

Dengan adanya beleid tersebut, diharapkan bisa mengantisipasi pengerukan pasir laut yang bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

"Salah satu hal yang akan saya sampaikan bahwa kebutuhan reklamasi dalam negeri begitu besar. Kalau ini kita diamkan, tidak diatur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau diambil untuk reklamasi, atau sedimen di laut malah diambil, akibatnya kerusakan lingkungan ini yang kita jaga dan hadapi. Makanya terbit PP ini," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta pada 31 Mei 2023.