Polemik Ponpes Al-Zaytun, Ridwan Kamil Tunggu Fatwa MUI

BANDUNG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, dasar fatwa itu yang akan jadi acuan tindakan yang akan diberikan kepada pesantren yang dipimpin oleh Pandji Gumilang tersebut.

"Jadi wilayah fiqih itu ada di wilayah MUI. Jadi kami sedang berkoordinasi, kami menunggu fatwa MUI kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan maka Pemprov Jabar akan melakukan sebuah ukuran," kata Emil, sapaan Ridwan, di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

 Baca juga: Massa Pengunjuk Rasa Paksa Masuk ke Ponpes Al-Zaytun Indramayu

Menurutnya, dalam kasus Al-Zaytun MUI punya peran lebih dulu dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Jadi yang harus turun pertama itu Kemenag melalui Kanwil Kemenag sesuai aturan perundang-undangan. Tapi urusan kondusivitas menjaga keamanan demonya tidak merusak itu urusan Pemda. Tapi urusan kurikulum, konten dakwah, fiqih itu ada di Kemenag. Jadi saya menunggu rekomendasi dari mereka," tuturnya.

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman Massa dari pihak Ponpes Al Zaytun saat menunggu pendemo datang, Kamis (15/6/2023).

Meski demikian, Emil bakal segera membahas masalah Al-Zaytun bersama MUI dan pihak terkait menyikapi polemik tersebut.

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa saya lakukan," jelasnya.

 Baca juga: Ponpes Al-Zaytun Indramayu Didemo, Polisi Bersiaga dan Kawat Berduri Dipasang

Seperti diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu.

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan, rekomendasi itu disampaikan menyusul banyak pernyataan kontroversi yang dilontarkan pengurus Ponpes Al-Zaytun.

"Rekomendasi kami meminta kepada pak gubernur supaya menegur Al-Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," ujar Rafani saat dihubungi lewat telepon seluler, Kamis (15/6/2023). 

MUI Jabar pun membentuk tim khusus untuk mengungkap tudingan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaytun. Menurutnya, Ponpes Al-Zaytun telah banyak melakukan penyimpangan.

"Contohnya, salam misalnya mengucapkan Assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan. Terus jangan jauh-jauh pergi ke Makkah, Indonesia juga tanah suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," katanya.

Seperti diberitakan, massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat (FIM), bakal berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

 Baca juga: Massa Pengunjuk Rasa Paksa Masuk ke Ponpes Al-Zaytun Indramayu

Mereka menuntut agar dugaan aliran sesat di dalam Ponpes Al-Zaytun diusut tuntas.

Untuk menjamin keamanan, anggota polisi telah diterjunkan untuk mengamankan aksi.

Korps Brimob Polda Jabar bahkan sampai harus turun membantu jajaran Polres Indramayu.

Polisi juga memasang pagar kawat berduri di depan gerbang utama Ponpes Al-Zaytun.

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Panji Gumilang, tampak keluar melihat situasi di depan gerbang utama yang sudah dijaga polisi.

 Baca juga: Ombudsman Masih Kaji Laporan Guru Ponpes Al-Zaytun terhadap Panji Gumilang

Panji Gumilang mengaku ingin melihat langsung orang-orang yang ingin mendemonya hari ini.

"Polisi harusnya berjaga saja di luar, amankan saja yang hari ini mau mendemo," ujar dia.