Dadang Supriatna Berencana Bangun Kereta Gantung di Bandung, Berawal dari Jalan Rusak

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bandung berencana bakal membangun moda transportasi Kereta Gantung yang menghubungkan wilayah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali (Pacira) menuju Pangalengan.

Kereta gantung itu diprediksi membentang sepanjang 15 Kilometer. Selain itu, Pemkab menyakini hadirnya kereta gantung dapat mengurai kemacetan di dua wilayah tersebut, terutama saat akhir pekan. 

Bupati Bandung Dadang Supriatna membenarkan rencana pembangunan kereta gantung tersebut. Ia mengatakan, nantinya pembangunan titik awal kereta gantung berada di Menara Sabilulungan 99 Soreang, kemudian di wilayah Rancabali, dan berakhir di Pangalengan.

Baca juga: Kereta Gantung dan Jalan Tol Jadi Opsi Atasi Kemacetan Neraka Jalur Puncak

"Menurut saya, panjang lintasan Kereta Gantung itu sepanjang 15 kilometer antara Menara sampai dengan Rancabali, dan dari Rancabali sampai ke Gambung (Pangalengan) kurang lebih 10 Kilometer," katanya ditemui di Soreang, Senin (17/7/2023).

Dadang Supriatna membeberkan, awal mula mimpinya berencana membuat kereta gantung karena ada jalan di dua wilayah itu yang rusak.

Untuk wilayah Pacira, jalan rusak terdapat di wilayah Cidaun tepatnya dekat perbatasan Cianjur. Kemudian, wilayah Pangalengan berada di dekat wilayah Rancabuaya Kabupaten Garut.

Dua lokasi tersebut, kata Dadang dirasa sangat strategis, lantaran terdapat ribuan lokasi wisata.

"Dua akses Jalan ini sangat strategis pendapat saya. Kenapa karena disitu ada tempat wisata, bahkan itu hampir 1000 tempat wisata yang berada di dua daerah ini Pacira dan Pangalengan yang aksesnya ke laut ke Rancabuaya dan Cidaun," terang dia.

Sebelum ide tersebut tercetus, pihaknya telah lebih dulu meminta Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk memperbaiki akses jalan di dua wilayah tersebut. Namun, hingga ide itu muncul, perbaikan jalan tak kunjung dilaksanakan.

Dadang menyebut, permintaan pelebaran jalan bukan tanpa konsekuensi. Jika tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan merupakan milik Perhutani, kata dia, upaya tersebut masih bisa terwujud.

Namun, dalam proses pembangunan jalan atau pelebaran jalan, kata dia, kerap menemukan persoalan, salah satunya pembebasan lahan milik masyarakat yang kerap membutuhkan biaya besar.

"Nah keinginan saya kalau seandainya pelebaran jalan dilakukan, dan anggaranya sharing tentu kami siap, misalkan pusat berapa persen, contoh anggaran Rp 10, Rp 5 dari APBN, Rp 3 dari APBD Provinsi dan Rp 2 dari APBD Kabupaten Bandung. Cuma sudah beberapa kali mengusulkan disini kan belum ada ketegasan dan kepastian artinya disini berat untuk biaya pembebasan lahan," kata Dadang.

Selain itu, jauh sebelum usulan moda transportasi Kereta Gantung tercetus, pihaknya lebih dulu mengusulkan Pembangunan Tol, dan usulan tersebut diterima oleh Pemerintah Nasional.

Hanya saja, soal Jalan Tol, belum bisa dipastikan terealisasi atau tidak. Pasalnya, Presiden Jokowi menjabat sampai tahun 2024.

"Nah apakah ini bisa di laksanakan pada tahun 2024-2025 kita tidak tahu juga karena Pak Presiden juga smpai 2024 dan ini juga masih dalam tahapan perencanaan.Tapi akan saya coba ke Bappenas untuk bahas secara khusus soal ini," tandasnya.