Selain itu, tambah Dedi, dari sisi petugas kebersihan. Saat ini kebanyakan petugas kebersihan ada di kota, dekat kantor pemerintah, di trotoar, dan pasar.
"Pertanyaan saya, ada enggak petugas kebersihan yang digaji pemerintah kemudian bertugas membersihkan pantai saya cek, sepengetahuan saya itu tidak ada," kata Dedi.
Oleh karenanya, ke depan setiap kabupaten dan kota yang memiliki garis pantai harus membuat kebijakan untuk mengangkat pegawai harian lepas.
"Kalau sekarang ada PPPK, pokoknya mengangkat pegawai yang bertugas memungut sampah, membersihkan sampah di pantai setiap hari," kata Dedi.
Baca juga: Diminta Pensiun karena Dianggap ODGJ, Guru di Tasikmalaya Mengadu ke Dedi Mulyadi
Saat ini, lanjut dia, membersihkan pantai hanya dilakukan oleh orang yang punya kesadaran saja.
Dedi mencontohkan, di Nusa Tenggara Barat (NTB), ada orang asing yang tiap hari mungut sampah.
"Nah ini harus dibuat kebijakan itu. Tanpa kebijakan itu dibuat, kita tunggu bicara kesadaran warga, kita nunggu persoalan penindakan, ya lama. Keburu sampahnya menumpuk," katanya.
Kalau ada sampah menumpuk di pantai, lanjut Dedi, itu berarti ada pembiaran yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
"Kapan sih dibersihkan, ya kalau viral. Itu aja. Jadi kesadaran kita ini adalah kesadaran viral. Kalau sampah viral baru ribut," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Purwakarta Diminta Gratiskan Taman Air Mancur Sri Baduga, Dedi Mulyadi: Tetap Untung Kok
Diminta tanggapan ihwal kebersihan Pantai Pangandaran, Dedi mengatakan, pantai ini tidak terlalu kotor.
"Pangandaran bersih karena di sini ada Nyi Ratunya. Jadi orang takut," kata Dedi sembari tertawa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.