Awalnya, model ini hanya menyentuh kota-kota besar, dan sejumlah daerah, kini wilayah kecil pun menjadi sasaran.
Saat BP2MI menutup akses pintu keluar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui bandara, namun setelah itu pemberangkatan TPPO di pindah ke jalur laut.
"Teori kejahatan itu selalu satu langkah di depan hukum. Jadi apa pun Negara menyiapkan regulasi, proteksi, dan lain sebagainya, sindikat ini selalu mencari celah," kata Benny.
Melihat hal itu, BP2MI selalu berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau Panglima TNI.
Benny menyampaikan, ada pemodal besar yang bisa mengendalikan TPPO. Saat ini, penegak hukum baru hanya mampu menangkap pelaku kejahatan TPPO "kelas teri", belum menyentuh yang "kelas kakap".
"Masalahnya, apakah Negara berani menghadirkan hukum agar menyentuh kelas kakapnya?"
"Ini yang kita butuhkan. Kalau hanya menyentuh kelas terinya, saya yakin masalah ini tidak akan selesai."
Baca juga: Cerita Mantan Buruh Migran Ilegal di Arab Saudi, Harus Dipenjara demi Bisa Pulang
"Jadi berbagai cara ini kita sudah paham, tinggal bagaimana Negara benar-benar hadir. Ada pencegahan dari hulu mulai dari sosialisasi proteksi."
"Ada juga pencegahan di pintu-pintu keluar secara ketat. Ini masalah gampang kok."
"Sepanjang tidak ada oknum aparat yang terlibat sebetulnya upaya untuk mencegah itu mudah. Apalagi untuk menangkap," papar Benny.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.