Bey Machmudin Harap Buruh Tidak Mogok Massal Usai Penetapan UMK Jabar

"Saya sangat berharap para pengusaha menghentikan upaya relokasi ke provinsi atau bahkan negara lain. Saya berharap para investor menaruh Jabar sebagai prioritas tujuan investasi, baik padat karya maupun padat modal," ungkapnya.

Pasalnya, dia menjelaskan, para pengusaha sempat khawatir dengan beberapa kepala daerah yang dianggap tidak taat aturan.

"Apa iya mereka ini tidak membutuhkan investor masuk ke daerah mereka? Sehingga begitu mudah, terang-terangan, bahkan banyak yang berulang-ulang, setiap tahun, secara konsisten melanggar aturan yang berlaku?" papar Ning.

"Pengusaha dan para calon investor tentu mencatat perilaku yang seperti ini, dan menganggap daerah-daerah tersebut sebagai daerah yang tidak ramah investasi. Di satu sisi, mereka membutuhkan investor masuk ke daerah tersebut, namun di sisi yang lain mereka tidak menunjukkan keramahan investasi," imbuhnya.

Buruh siapkan aksi mogok

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto mengaku kecewa dengan putusan Pj Gubernur Jabar tersebut.

Baca juga: Guru Gemetar, Siswi SMA Melahirkan Dalam Kelas Saat Ujian Akhir Semester di Sampang Madura

Padahal dalam audiensi sebelumnya, buruh telah bersedia menurunkan tuntutan kenaikan UMK dari 15 persen menjadi disesuaikan dengan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi Jabar dan inflasi.

"Kami sudah kasih solusi, (Pj Gubernur Jabar) tetap tidak mau. Jadi kami akan sampaikan pada teman-teman peserta aksi, apa pun yang diambil oleh teman-teman peserta aksi buruh Jabar itu di luar tanggung jawab kami," tutur Roy.

Selain itu, lanjutnya, untuk memprotes putusan tersebut, pihaknya beserta serikat buruh lainnya akan segera merumuskan rencana aksi mogok massal.

"Kami akan siapkan mogok. Kami akan rumuskan, sampaikan dulu ke teman-teman. Apa pun yang diambil oleh kawan-kawan buruh setelah keputusan hari ini, pemimpin serikat pekerja dan serikat buruh tidak bertanggung jawab apa pun yang terjadi dengan keputusan Pj Gubernur Jabar hari ini," tegasnya.

"Ini dilakukan karena Pj Gubernur Jabar sudah tidak mau diajak berdiskusi. Alasannya tetap saja karena hanya melaksanakan aturan. Dua hal, kondusifitas Jabar dan kesejahteraan, begitu kita kejar, tetap saja balik lagi 'kalau kami (pemerintah) hanya menjalankan aturan'," pungkasnya.