Desak Pemerintah Netral, UPI Bandung Pun Segera Gelar Pernyataan Sikap

BANDUNG, KOMPAS.com - Forum guru besar, dosen hingga mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat mendesak Pemerintah untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ccivitas akademika UPI Bandung pun akan menggelar aksi pernyataan sikap bertajuk "Petisi Bumi Siliwangi Kampung Pejuang Pendidikan, Menyelematkan Moralitas dan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" di kampus UPI Bandung, Senin (5/2/2024).

Guru Besar UPI Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, pernyataan sikap ini adalah aksi nyata untuk menyelamatkan situasi demokrasi Indonesia.

Baca juga: Unpad Pastikan Seruan Padjadjaran Tak Ditunggangi Kepentingan Politik

"Intinya jadi guru besar, dosen, dan mahasiswa bergabung melakukan aksi karena prihatin dengan kondisi saat ini," kata dia, Minggu (4/2/2024).

Melalui aksi ini, sambung dia, civitas akademika UPI Bandung hendak mengingatkan Pemerintah untuk bersikap adil dan mengutamakan kepentingan rakyat pada Pemilu 2024.

"Ingin ingatkan pemimpin Bangsa supaya dalam Pemilu ini punya netralitas, utamanya seruan moral ketika Pemilu diadakan secara fair dan adil mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara," tambah Cecep

Dia menyebut, pernyataan sikap ini merupakan gerakan moral dari sejumlah civitas akademika UPI Bandung, tanpa mengatasnamakan lembaga rektorat universitas.

Selain itu, Cecep juga menegaskan, aksi ini tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung salah satu capres dan cawapres serta partai politik tertentu.

Baca juga: Seruan Padjadjaran dari Unpad untuk Selamatkan Negara...

"Kita ingin ingatkan ini bukan acara kelembagaan rektorat. Ini gerakan nurani dan moral atas keprihatinan kondisi bangsa ini," kata dia

"Ini juga tidak ada hubungannya dengan politik praktis, tidak mendukung pasangan calon mana pun termasuk partai mana pun," lanjut Cecep.

Dia menambahkan, indeks demokrasi Indonesia saat ini belum terbilang baik. Hal ini karena demokrasi yang berjalan di Indonesia masih bersifat prosedural.

Artinya, ongkos politik Indonesia masih sangat mahal, dan hanya golongan tertentu saja yang bisa mengakses politik. Sehingga, diperlukan adanya perbaikan demi Indonesia yang penuh sejahtera.

"Dari sisi praktik betapa banyak uang yang digunakan dalam proses demokrasi tetapi belum menggembirakan dari sisi kesejahteraan. Hanya mereka yang punya modal dan dimodalin yang bisa mengakses secara politik," kata Cecep.