Unisba Nyatakan Sikap soal Pemilu 2024, MInta Pemimpin Punya "Sense of Crisis"

BANDUNG, KOMPAS. com- Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung (Unisba) ikut menyatakan sikap terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Aksi deklarasi pernyataan sikap Unisba yang didukung oleh ratusan orang dari senat universitas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa hingga alumni dilakukan di depan Dekanat Kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).

"Sikap kita sudah jelas mengingatkan pemimpin kita untuk kembali menjadi pemimpin yang menjadi suri tauladan dengan memiliki tiga sifat. Memiliki sense of crisis, sense of achievement dan sense of compassion tentunya untuk kemaslahatan umat dan menjalankan pesta demokrasi jujur adil tanpa intervensi apapun, " kata Wakil Rektor Unisba Bidang Kemahasiswaan Unisba, Harits Nu'man, saat ditemui seusai deklarasi.

Baca juga: Sivitas Akademika UPI Bandung Nyatakan Sikap, Desak Jokowi Bersikap Netral

Lebih lanjut Harits menambahkan, Unisba berharap pemerintah menjungjung tinggi netralitas dan tidak ikut campur terhadap pilihan masyarakat dalam Pemilu 2024.

Harits mengatakan, deklarasi pernyataan sikap Unisba merupakan pesan moral yang ditujukan untuk pemerintah saat ini.

"Kami melihat perkembangan yang ada, mendengar statement, mengumpulkan dokumen- dokumen yang tentunya secara massif disampaikan di media. Itulah yang menjadi dasar kami membuat pernyataan yang kami kaitkan dengan ciri khas Unisba, " tandasnya.

Baca juga: Alumni dan Sivitas Akademika UIN Jakarta Desak Jokowi Bersikap Netral

Berikut ini adalah isi dari Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Unisba bertajuk 'Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi':

Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan, tampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan sekedar slogan, tapi adab dalam bernegara.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat empat pilar yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai yang terdapat di dalamnya diambil dari karakter dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia; UUD 1945 adalah hukum dasar (basic law) yang menjadi dasar pijakan bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Undang-undang ini mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan lainnya.

NKRI adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, agama, adat, budaya dan sebagainya yang disatukan oleh kesadaran bersama sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Bhineka Tunggal Ika atau yang sering kita terjemahkan sebagai berbeda tetapi tetap satu jua merupakan semboyan bangsa Indonesia untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia seperti suku, bahasa, agama, adat, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu civitas akademika Universitas Islam Bandung (UNISBA) menyampaikan sikapnya menyatukan tekad untuk menyelamatkan demokrasi lebih beradab sebagai berikut:

1. Sebagai Ulil Amri, Presiden hendaknya menjadi suri tauladan dengan menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan yang baik, menaungi kesatuan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda pilihan; dan mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusia dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tenteram.

2. Presiden memiliki sense of crisis terhadap degradasi hukum dan demokrasi, memiliki sense of achievement, yaitu semangat agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan, serta memiliki sense of compassion yakni mencintai dan mengasihi umat manusia.

3. Presiden bukan hanya sebagai Kepala Pemerintahan, tapi juga Kepala Negara yang seharusnya mementingkan legacy, keteladanan, dan etika sebagai Presiden.

Baca juga: Penjelasan Rektorat UGM soal Petisi Bulaksumur dan Absennya Rektor

4. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, agar tidak terjadi abuse of power dan adab keteladanan bernegara, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengayomi masyarakat luas (bersikap netral).

5. Mendesak negara untuk lebih serius memerjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan.

6. Sebagai ciri negara hukum adalah adanya pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh-sunguh.

7. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

8. Pemilu adalah sarana demokrasi. Oleh karena itu, Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh dicemooh atau direduksi makna hanya sekadar prosedur memilih pemimpin saja. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

9. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti, demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Baca juga: Guru Besar Unej Minta Jokowi Hentikan Politisasi Kebijakan yang Bisa Merusak Demokrasi

10. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Wakil Rakyat dan seluruh masyarakat secara bersama-sama perlu meluruskan jalan untuk Indonesia Maju, Berdaulat dan Beradab.

11. Sivitas Akademika UNISBA mengajak semua pihak untuk menjaga netralitas dan turut berupaya membuat suasana nyaman serta aman saat menghadapi pemilu 2024 untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa.