Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Desakan Mundur Sekda Cianjur, DPRD Minta Bupati Turun Tangan

Kompas.com, 29 April 2024, 20:11 WIB
Firman Taufiqurrahman,
Reni Susanti

Tim Redaksi

CIANJUR, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengaku heran dan kaget, bila para perangkat daerah mendesak sekda mengundurkan diri.

Mereka pun menduga ada pihak yang sengaja memprovokasi sehingga iklim birokrasi menjadi berpolemik seperti ini.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi A DPRD Cianjur, Dadang Tarmo dan wakilnya, Muh Isnaeni.  

Baca juga: Diminta Mundur oleh 24 OPD, Sekda Cianjur: Kekanak-kanakan

“Kalau katanya ada ketidakharmonisan, sepengetahuan saya bupati dan sekda tidak ada masalah, juga dengan para OPD. Saya lihat ini ada provokasi sehingga ini bisa terjadi,” kata Dadang ditemui di kantornya, Senin petang. 

Sementara menurut Isnaeni, banyak motif yang melatarbelakangi persoalan ini. Salah satu indikasinya bernuansa politik.  

Terlebih, akhir tahun ini Kabupaten Cianjur akan menghelat pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Gempa Garut M 6,5 Terasa hingga Cianjur, Warga: Pintu Susah Dibuka Saking Paniknya

“Bisa, ada kaitan ke sana (politis), atau jangan-jangan ada yang ingin jadi sekda,” kata Isnaeni di kesempatan yang sama kepada Kompas.com, Senin. 

Legislator fraksi Golkar ini pun mendesak para perangkat daerah yang namanya termaktub dalam surat tersebut dievaluasi.

“Bila perlu suruh mundur juga mereka dari jabatannya, karena tidak bisa bersinergi dengan sekda,” ujar dia.

Menurut Isnaeni, cara-cara yang ditempuh para kepala OPD tersebut keliru.

“Sekda kan bosnya kawan-kawan OPD. Sudah sumpah janji taat pimpinan, masa dilanggar,” katanya.

Karena itu, Isnaeni mendesak bupati segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik birokrasi ini.

“Segera selesaikan masalah ini, karena bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan,” ujar dia.

Selain itu, persoalan ini juga bisa berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan ke depannya.

“Ini bisa berakibat fatal. Kalau memang ada disharmonis, bagaimana dengan penyusunan anggaran, bisa dibayangkan,” ucapnya.

Kendati demikian, pihak legislatif akan senantiasa mengedepankan prinsip check and balance dalam menyikapi persoalan ini.

“Kita agendakan Jumat kita panggil para pihak. Kita akan tanya benar gak. Kalau iya, kita tentunya sangat prihatin dengan hal demikian,” ujar Isnaeni.

Sebelumnya, dua lembar surat tulisan tangan beredar luas melalui pesan berantai yang isinya mendesak Sekda Cianjur Cecep Alamsyah mengundurkan diri.

Cecep diminta meletakkan jabatannya dalam tiga hari ke depan sejak surat pernyataan itu dibuat dan ditandatangani oleh 24 perangkat daerah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau