BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono mengatakan, partainya tidak akan membiarkan kotak kosong atau calon tunggal di Pilkada Jabar mendatang.
Partai berlogo banteng moncong putih itu saat ini terus membangun komunikasi intens dengan sejumlah partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menjegal kotak kosong di Pilkada Jabar.
Dia mengaku, dalam waktu dekat PDI-P Jabar akan melakukan pertemuan dengan PKB membahas kerja sama di Pilkada Jabar, meski partai tersebut diisukan masuk ke KIM Plus.
"Upaya PDI-P lakukan upaya komunikasi dengan partai di luar KIM. Kita sudah agendakan bertemu dengan PKB dalam waktu dekat ini, dan PKS dan Nasdem terus komunikasi," ujar Ono kepada awak media di kantor DPD PDI-P Jabar, Selasa (13/8/2024).
Baca juga: Airlangga Mundur, Golkar Tetap Usung Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024
Ono pun sudah mendengar informasi perihal pembentukan KIM Plus di Jabar. Meski demikian, menurut dia, hal tersebut belum tentu bisa dipastikan terwujud.
Pasalnya, sejauh ini peta politik di Pilkada Jabar masih fleksibel. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan akan terbentuk koalisi untuk melawan KIM Plus pada November nanti.
"Mereka pun (KIM Plus) belum final. Masih sangat cair. Jalan saja lakukan komunikasi, sehingga Jabar tidak hanya satu calon saja," kata Ono.
Menurut Ono, munculnya skenario kotak kosong di Pilkada Jabar sangat mencederai iklim demokrasi Indonesia.
Sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak yang mencapai 35,7 juta jiwa, masyarakat tidak diberikan banyak pilihan untuk memilih sosok pemimpinnya.
"Tentunya akan sangat menggambarkan demokrasi yang tidak baik, karena rakyat tidak diberikan pilihan calon gubernur dan wakil gubernur," tambah dia.
Baca juga: Golkar Pinang Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar, Bagaimana Nasib Ridwan Kamil?
Dia menambahkan, untuk Pilkada Jabar nanti partainya akan mengusung calon dari internal. Sebab, selama ini PDI-P Jabar tidak pernah mengambil calon dari unsur eksternal.
"PDI-P di Jabar tidak pernah mengusung orang lain atau mendukung orang lain. Terbiasa kader partai atau figur yang telah terjaring dan tersaring mekanisme PDI-P," pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang