Pergantian Pj Walkot Bandung, Bey Machmudin: Hal Biasa Rotasi dan Mutasi di ASN

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa penghentian Bambang Tirtoyuliono dari posisi Pj Wali Kota Bandung bukan disebabkan masalah kinerja.

Menurutnya, rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal lumrah.

"Semua ASN dari awal sudah disumpah untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi di ASN," ujar Bey kepada awak media di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (20/9/2024).

Baca juga: Cerita Bey Machmudin Didemo gara-gara Suap-menyuap di PPDB

Bey menjelaskan, selama satu tahun menjabat, Bambang Tirtoyuliono telah menunjukkan kinerja yang baik dengan menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung, termasuk masalah sampah.

Dia juga dinilai telah melahirkan berbagai inovasi dan terobosan yang mendukung target pembangunan Pemerintah Kota Bandung.

"Sebagai penjabat kepala daerah, ada penilaian tertentu dari pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Evaluasi selalu dilakukan setiap 3, 6, 9 bulan, dan 1 tahun," tambahnya.

Baca juga: Masa Jabatan sebagai Pj Gubernur Jabar Diperpanjang, Bey Fokus ke 4 Program

Bey menegaskan, sebagai ASN, mereka harus patuh pada aturan dan bisa dipindahkan kapan saja.

"Untuk Pak Bambang, saya rasa ini adalah mutasi biasa. Saya rasa Kota Bandung selama satu tahun ini banyak terobosan dan inovasi, terutama dalam menangani masalah sampah," tuturnya.

Selanjutnya, Bey memberikan arahan kepada A Koswara yang kini menjabat sebagai Pj Wali Kota Bandung untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada, termasuk konflik di Pasir Impun dan masalah parkir liar yang sempat viral.

Ia mengingatkan agar hal-hal kecil tersebut tidak merusak citra Kota Bandung di mata wisatawan.

Bey juga menyoroti masalah lampu merah di persimpangan Jalan Soekarno Hatta-Kiaracondong yang dikenal sebagai yang terlama di dunia.

Dia meminta Koswara untuk tidak membuat kebijakan baru yang dapat mengganggu program-program yang sudah ada dan sedang berjalan.

"Hal seperti ini seharusnya Pak Kadis Perhubungan punya kemampuan untuk mengatasi," pungkas Bey.