2 Perusahaan yang Terlibat Kebocoran Cairan Kimia di Bandung Barat Mangkir Panggilan DLH

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Dua perusahaan yang terlibat dalam kasus kebocoran cairan kimia, yaitu caustic soda liquid NaOH 48 persen atau soda kaustik, tidak memenuhi panggilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Pindo Deli, pemilik cairan soda api, dan CV Yasindo Multi Pratama, pemilik kendaraan tangki yang mengangkut cairan kimia tersebut.

Kebocoran terjadi di Jalan Raya Purwakarta Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Baca juga: Polisi Periksa 10 Saksi untuk Kasus Tangki Cairan Kimia Bocor di Bandung Barat, Sopir Wajib Lapor

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL) DLH KBB, Idad Saadudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang kedua perusahaan untuk memberikan keterangan, namun keduanya tidak hadir.

"Pasca-kejadian kami sudah mengambil keterangan awal pada saat kejadian oleh teman-teman PPLH di Lapangan. Kemudian hari ini mengundang mereka (perusahaan) atas keinginan KLHK sendiri, cuman mereka tidak hadir," ujar Idad saat ditemui di Padalarang, Senin (30/12/2024).

Pemanggilan ini dilakukan karena DLH Bandung Barat membutuhkan keterangan tambahan untuk melengkapi informasi terkait insiden kebocoran tangki pengangkut soda api.

Hingga saat ini, DLH belum mengetahui apakah cairan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebanyak 20.000 liter yang tumpah tersebut merupakan bahan baku untuk produksi atau limbah sisa produksi.

"Agendanya kita ingin melengkapi keterangan terkait kejadian dari sudut kewenangan, kompetensi dari para pengangkut. Baik dari sopir, perusahaan ini milik siapa, sebagai apa, apakah perantara atau memang dia sebagai pengolah," papar Idad.

Baca juga: Terjunkan Tim Gegana, Polda Jabar Netralkan Cairan Kimia di Bandung Barat

Kebocoran cairan kimia ini tidak hanya merusak ratusan kendaraan dan melukai banyak masyarakat, tetapi juga dikhawatirkan dapat merusak lingkungan akibat Natrium Hidroksida yang meresap ke dalam tanah maupun badan sungai.

"Masalahnya mereka sekarang tidak hadir. Tapi mungkin nanti kita dan provinsi datang langsung ke perusahaan untuk memverifikasi perusahaan B3 dan transporter," jelas Idad.