Pegawai eFishery Tuntut Pembatalan Rencana PHK Massal Dampak Kasus "Mark Up" Laba Rp 9 T

BANDUNG, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau pegawai eFishery mendesak manajemen untuk membatalkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diduga terkait kasus fraud perusahaan tersebut.

Selain itu, SPMTN meminta manajemen untuk meninjau ulang lini bisnis eFishery demi menyelamatkan nasib sekitar 1.800 pekerja.

"Melanjutkan operasional bisnis, SPMTN mendesak perusahaan untuk menjalankan kembali operasional bisnis guna memastikan keberlanjutan bisnis serta dampak pada pembudidaya, petambak, pekerja, dan eFishery di masa mendatang," ujar Sekretaris Jenderal SPMTN, Icad, dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Startup eFishery di Bawah Gibran Huzaifah Diduga Rekayasa Laporan Pendapatan hingga Rp 9,74 Triliun

Serikat pekerja juga mendesak manajemen agar terbuka terkait kasus dugaan fraud laporan keuangan setebal 52 halaman dan penyalahgunaan finansial.

Icad menegaskan bahwa mayoritas pekerja eFishery tidak terlibat dalam kasus tersebut. “Manajemen perlu secara tegas menyampaikan bahwa mayoritas pekerja eFishery tidak terlibat dalam tindakan penggelembungan laporan keuangan atau fraud yang diberitakan sistematis di semua lini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa bisnis eFishery sejauh ini masih memiliki potensi besar dan memberikan dampak signifikan bagi ekosistem akuakultur, terbukti dari sejumlah pesanan yang masih berjalan.

"Bisnis di eFishery berjalan, memiliki potensi besar, dan memberikan dampak besar ke ekosistem," lanjutnya.

Baca juga: Pekerja eFishery di Bandung Dihantui PHK Massal Dampak Kasus Mark Up Laba Rp 9 T

Icad juga mengungkapkan dampak dari berhentinya operasional di lapangan terhadap para pembudidaya ikan, petambak, dan konsumen dalam ekosistem eFishery.

"Operasional di lapangan telah berhenti, yang mengakibatkan dampak besar terhadap para pembudidaya, petambak, dan konsumen. Banyak pembudidaya kini kesulitan mendapatkan pakan, terganggu arus kasnya, terlilit utang, serta tidak bisa menemukan akses pasar yang biasanya disediakan oleh eFishery," jelas Icad.

Aksi Damai di Kantor Pusat

Pada hari yang sama, sejumlah pekerja eFishery menggelar aksi damai di halaman kantor pusat eFishery di Jalan Malabar Nomor 37, Kota Bandung. Dalam aksi tersebut, para pekerja meminta kejelasan dari manajemen mengenai kondisi perusahaan dan nasib mereka, khususnya terkait rencana PHK massal yang kabarnya akan dilakukan akhir Januari 2025.

"Ada informasi dan rumor yang semakin menguat bahwa opsi utama yang disiapkan adalah melikuidasi perusahaan dan melakukan PHK massal sebelum Februari," kata Icad.

SPMTN berharap manajemen mengakomodasi tuntutan mereka demi keberlangsungan perusahaan dan ekosistem akuakultur yang bergantung pada eFishery.