Dugaan Mark Up Rp 9 Triliun, eFishery Stop Operasional, Mitra Terdampak, Terancam PHK

BANDUNG, KOMPAS.com - Perusahaan rintisan atau startup Multidaya Teknologi Nusantara atau eFishery menyetop operasional di lapangan buntut kasus fraud yang menderanya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja (SPMTN), Icad, dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Icad menerangkan, di tengah penyelidikan kasus tersebut, perusahaannya terpaksa menghentikan operasional sementara.

Keputusan tersebut pun berdampak kepada mitra dan juga konsumennya.

Baca juga: Pekerja eFishery di Bandung Dihantui PHK Massal Dampak Kasus Mark Up Laba Rp 9 T

Lebih lanjut, mitranya mengalami kesulitan mendapatkan pakan hingga terlilit utang karena kebijakan yang diambil pihak manajemen perusahaannya.

"Operasional di lapangan telah berhenti, yang mengakibatkan dampak besar terhadap para pembudidaya, petambak, dan konsumen dalam ekosistem eFishery," ujarnya.

"Banyak pembudidaya yang kini kesulitan mendapatkan pakan, terganggu arus kasnya, terlilit utang di luar, serta tidak bisa menemukan akses pasar yang biasanya disediakan oleh eFishery," tambah Icad.

Selain itu, tersiar kabar bahwa pihak manajemen juga akan mengambil langkah melikuidasi perusahaan dan melakukan pemecatan massal terhadap seluruh pegawai dalam waktu dekat.

Adapun jumlah pekerja yang tercatat saat ini sebanyak 1.800 orang. Sekitar 300-an di antaranya sudah tergabung dalam serikat pekerja.

Baca juga: Pegawai eFishery Tuntut Pembatalan Rencana PHK Massal Dampak Kasus Mark Up Laba Rp 9 T

"Terdapat kabar bahwa perusahaan berencana melakukan PHK massal serta penutupan perusahaan pada bulan Februari. Langkah ini diduga dilakukan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan," kata Icad.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pekerja PT SPMTN, Icad menjelaskan soal aksi damai di halaman depan kantor eFishery di Jalan Malabar, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025).

Icad mendesak perusahaan yang berlokasi di Jalan Malabar Nomor 37, Kota Bandung, Jawa Barat, itu membatalkan rencana PHK massal serta menuntut untuk melakukan peninjauan kembali terhadap lini bisnis yang bisa dikembangkan.

Dengan harapan, ada lini bisnis perusahaan yang bisa diselamatkan sehingga bisa menopang keberlanjutan eFishery ke depannya.

"SPMTN mendesak perusahaan untuk menjalankan kembali operasional bisnis guna memastikan keberlanjutan bisnis serta dampak bagi para pembudidaya, petambak, pekerja, dan eFishery pada masa mendatang," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pekerja eFishery melakukan aksi damai di halaman kantor, Kamis (23/1/2025) siang.

Para pekerja menuntut keterbukaan manajemen perihal sejumlah persoalan yang sedang mendera perusahaan serta kejelasan soal kondisi startup akuakultur saat ini.

Kekhawatiran mereka adalah soal kabar PHK massal yang akan dilakukan perusahaan pada akhir Januari 2025.

Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Gandeng Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti Bangun Transportasi Publik Jabar

"Ada informasi dan rumor yang juga semakin menguat karena adanya pihak anonim yang bersolidaritas dengan serikat dan teman-teman pekerja," ucap Icad.

"Ada rencana yang disusun sebagai opsi utama melikuidasi perusahaan dan rencananya adalah PHK massal sebelum Februari," tuturnya.