Inpres Efisiensi Anggaran Makin "Gaspolkan" Dedi Mulyadi di Jawa Barat

KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan, efisiensi pengelolaan keuangan di Jabar yang dilakukannya tidak ada maksud apapun. Hal ini semata karena dia ingin masyarakat Jabar tahu bahwa daerahnya memiliki anggaran cukup besar.

"(Anggaran) yang kalau dikelola dengan baik akan memiliki dampak bagi tumbuhnya ekonomi, meratanya pembangunan, meningkatnya kualitas pendidikan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan warganya," jelas Dedi pada tayangan di akun TikTok @dedimulyadi71.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah dapat tumbuh menjadi kekuatan yang membawa multiplier effect bagi kehidupan masyarakatnya.

Baca juga: Heran Tagihan Air Disdik Rp 6,7 M, Dedi Mulyadi: Mandi Pakai Air Apa?

Efisiensi anggaran itu, jelas Dedi, mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden baru saja mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan Anggaran Keuangan Begara dan Angaran Keuangan Daerah.

"Dalam Inpres diinstruksikan untuk melangkukan langkah-langkah efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara," kata Dedi.

"Jadi Inpres No 1 Tahun 2025 ini makin gaspolkan saya di Jawa Barat," lanjut Dedi saat dikonfirmasi ulang Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (24/1/2025).

Menurut Dedi, Presiden Prabowo meminta jangan terlalu banyak perjalanan dinas, tidak banyak rapat-rapat di hotel dan jangan terlalu banyak menggunkan uang untuk kepentingan seremonial yang pada akhirnya sangat merugikan pertumbuhan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Pangkas Anggaran Setda, Dedi Mulyadi: Bisa Enggak dari Rp 900 Miliar Jadi Rp 450 Miliar?

Dedi berharap, semoga apa yang dilakukan pemerintah menjadi niat yang betul-betul berdampak bagi kepentingan masyarakat luas

"Lembur diurus kota ditata. Jawa Barat stimewa. Indonesia maju," jelas Dedi.